Voxindo.id – Pasca operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Muara Enim, Koordinator Aktivis Sumsel Jakarta, Nopri Agustian, mendesak lembaga antirasuah tersebut untuk memperluas penyelidikan dengan mengusut penggunaan anggaran pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Muara Enim.
Menurut Nopri, kasus dugaan korupsi yang menyeret sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim harus menjadi pintu masuk bagi KPK untuk membongkar praktik-praktik penyimpangan anggaran yang lebih luas, termasuk program-program yang bersumber dari Pokir DPRD.
Desakan itu muncul setelah KPK melakukan OTT terhadap Bupati Muara Enim Edison terkait dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Muara Enim.
“Jangan hanya berhenti pada perkara yang saat ini ditangani. KPK harus menelusuri seluruh potensi penyimpangan anggaran, termasuk Pokir DPRD Muara Enim yang selama ini kerap menjadi sorotan publik,” kata Nopri dalam keterangannya, Rabu (17/06/2026).
Ia menilai anggaran Pokir merupakan salah satu sektor yang rawan disalahgunakan apabila tidak diawasi secara ketat. Karena itu, KPK perlu melakukan audit dan penelusuran terhadap seluruh proyek yang bersumber dari usulan Pokir DPRD dalam beberapa tahun terakhir.
Nopri menegaskan bahwa sejumlah kasus korupsi di berbagai daerah menunjukkan adanya modus penyimpangan yang berkaitan dengan Pokir DPRD. Beberapa perkara yang ditangani aparat penegak hukum di daerah lain bahkan telah menyeret anggota legislatif ke meja hijau.
“Kami berharap KPK tidak tebang pilih. Jika ditemukan adanya indikasi penyimpangan anggaran Pokir, siapapun yang terlibat harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.
Lebih lanjut, Nopri menyatakan pihaknya akan terus mengawal perkembangan kasus korupsi di Muara Enim dan mendorong KPK untuk mengusut tuntas seluruh pihak yang diduga menikmati aliran dana hasil praktik korupsi tersebut.
“Rakyat Muara Enim berhak mengetahui ke mana uang negara digunakan. Jangan sampai kasus ini hanya menyasar sebagian pihak, sementara aktor-aktor lain yang diduga terlibat justru luput dari proses hukum,” pungkasnya. []
