Voxindo.id – Ketua Garda Aktivis Muda (GAM) Sriwijaya, Harda Belly, menyatakan dukungannya terhadap usulan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang mengusulkan pemberian insentif kepada kepala daerah berdasarkan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Usulan tersebut muncul sebagai respons atas maraknya kasus korupsi dan operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat sejumlah kepala daerah di Indonesia.
Menurut Harda, gagasan tersebut patut dipertimbangkan pemerintah sebagai salah satu langkah untuk mendorong kepala daerah lebih kreatif dalam meningkatkan pendapatan daerah secara legal dan transparan.
“Pada prinsipnya kami setuju dengan usulan Mendagri Tito Karnavian terkait pemberian insentif bagi kepala daerah berdasarkan capaian PAD. Ini bisa menjadi stimulus agar kepala daerah fokus meningkatkan kinerja dan menggali potensi daerah secara sah,” ujar HB, Jumat (13/06/2026).
Ia menilai, maraknya kepala daerah yang tersandung kasus korupsi tidak dapat dilepaskan dari tingginya biaya politik yang harus dikeluarkan saat kontestasi pemilihan kepala daerah.
Kondisi tersebut, menurutnya, sering kali mendorong sebagian oknum kepala daerah untuk melakukan praktik cawe-cawe proyek demi mengembalikan modal politik yang telah dikeluarkan.
“Fakta yang terjadi hari ini, biaya politik sangat tinggi. Ketika sudah menjabat, sementara biaya operasional dan tuntutan politik juga besar, akhirnya ada sebagian kepala daerah yang tergoda untuk ikut bermain dalam proyek-proyek pemerintah. Ini yang harus dicari solusinya,” tegasnya.
Ketum GAM menambahkan bahwa pemberian insentif berbasis kinerja dapat menjadi salah satu instrumen pencegahan korupsi, meskipun bukan satu-satunya solusi. Ia menekankan bahwa penguatan sistem pengawasan, transparansi anggaran, dan penegakan hukum tetap harus menjadi prioritas utama.
“Kami berharap pemerintah tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga memikirkan langkah-langkah preventif. Jika kepala daerah diberi penghargaan atas keberhasilannya meningkatkan PAD tanpa membebani masyarakat, maka akan muncul motivasi untuk berinovasi dan bekerja secara profesional,” katanya.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengusulkan agar kepala daerah mendapatkan insentif atau bonus berdasarkan persentase PAD yang berhasil dicapai daerahnya. Menurut Tito, skema tersebut dapat mendorong kepala daerah lebih aktif dan kreatif dalam meningkatkan pendapatan daerah tanpa harus melakukan penyimpangan atau praktik korupsi.
“Saya berharap usulan tersebut dapat dikaji secara matang oleh pemerintah pusat dan DPR agar menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran serta mampu memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan berintegritas,” harapnya. []
