Voxindo.id – Kebijakan penganggaran mobil dinas untuk pimpinan DPRD Kota Prabumulih senilai Rp2,4 miliar menuai sorotan. Di tengah gencarnya isu efisiensi anggaran, langkah tersebut dinilai tidak mencerminkan kepekaan terhadap kondisi masyarakat.
Koordinator Aktivis Sumsel Jakarta, Nopri Agustian, menyayangkan alokasi anggaran tersebut. Ia menilai, meskipun pengadaan mobil dinas bagi pimpinan DPRD telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun kebijakan itu dianggap kurang tepat dalam situasi ekonomi yang sedang melemah.
“Secara aturan memang diperbolehkan. Tapi dalam kondisi saat ini, ketika masyarakat sedang menghadapi tekanan ekonomi, seharusnya ada kepekaan dari para pejabat publik,” ujar Nopri, Senin (27/04).
Ia juga menyinggung upaya efisiensi yang tengah digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, semangat penghematan anggaran yang disampaikan pemerintah pusat seharusnya menjadi acuan bagi pemerintah daerah, termasuk DPRD.
“Presiden Prabowo sedang gencar mengkampanyekan efisiensi. Artinya, hasil dari berbagai arahan dan agenda nasional, termasuk retret kepemimpinan, seharusnya diikuti dengan kebijakan yang sejalan. Jangan sampai justru bertolak belakang,” tegasnya.
Lebih lanjut, Nopri menilai kebijakan tersebut menunjukkan kurangnya kepatuhan dan empati pimpinan DPRD terhadap kondisi riil masyarakat. Ia berharap agar penganggaran ke depan lebih memprioritaskan kebutuhan publik yang lebih mendesak. []
