Voxindo.id – Aparat kepolisian dari Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan melakukan penggerebekan terhadap tiga gudang yang diduga menjadi lokasi penimbunan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di kawasan Jalan Lintas Lubuklinggau–Muratara, Kabupaten Musi Rawas, Selasa (21/4/2026) siang.
Dalam operasi tersebut, petugas menemukan dan menyita puluhan ton BBM jenis solar, pertalite, serta minyak tanah yang diduga ditampung secara ilegal. Selain itu, aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti lain yang berkaitan dengan aktivitas penimbunan dan distribusi BBM tanpa izin resmi.
Penggerebekan ini merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam menekan praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi yang merugikan negara dan masyarakat, khususnya di wilayah Sumatera Selatan yang kerap menjadi jalur distribusi rawan.
Koordinator Aktivis Sumsel Jakarta (ASJ), Nopri Agustian, mengapresiasi langkah terukur Ditreskrimsus Polda Sumsel dalam mengungkap kasus tersebut. Ia menilai tindakan tegas aparat sangat penting, terutama di tengah kondisi geopolitik global yang tidak menentu dan berpotensi memicu krisis energi.
“Ini langkah yang tepat dan patut diapresiasi. Dalam situasi global yang tidak stabil, potensi krisis BBM bisa saja terjadi. Apa yang dilakukan Ditreskrimsus Polda Sumsel menunjukkan respons terukur dalam menjaga stabilitas energi,” ujar Nopri, Rabu (22/04).
Lebih lanjut, Nopri mengungkapkan bahwa pihaknya juga menerima banyak laporan dari masyarakat terkait maraknya peredaran minyak mentah ilegal di wilayah Sumatera Selatan. Ia menilai persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum.
“Banyak informasi yang kami terima terkait peredaran minyak mentah ilegal. Ini juga harus dibongkar. Apalagi di wilayah tambang, praktik oplosan minyak masih sering terjadi, termasuk penyelundupan solar subsidi untuk kebutuhan industri,” tegasnya.
Ia berharap Ditreskrimsus Polda Sumsel dapat terus mengembangkan penyelidikan dan membongkar jaringan yang terlibat dalam praktik ilegal tersebut hingga ke akar-akarnya.
“Jangan berhenti di sini. Harus ditelusuri sampai ke aktor besar di belakangnya agar tidak terus berulang dan merugikan negara,” pungkas Nopri. []
