Di tengah dinamika politik lokal Sumatera Selatan, nama H. Ubaidillah bukanlah sosok yang hadir secara tiba-tiba. Ia tumbuh dari proses panjang pelan, namun pasti menapaki jalan politik dari bawah hingga akhirnya dipercaya menduduki kursi strategis sebagai Ketua DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).
Jejak awal kehidupannya memang tidak banyak terekspos ke publik. Ia bukan tipe politisi yang membangun citra dari narasi personal yang berlebihan. Justru sebaliknya, Ubaidillah lebih dikenal melalui kerja-kerja politiknya di lapangan. Dari interaksi dengan masyarakat, hingga perannya dalam lembaga legislatif daerah.
Langkah politiknya mulai terlihat ketika ia terpilih menjadi anggota DPRD PALI pada 2014 dari daerah pemilihan Kecamatan Abab. Dari titik ini, Ubaidillah membangun fondasi kariernya. Ia tidak hanya hadir sebagai wakil rakyat secara formal, tetapi juga aktif turun menyerap aspirasi masyarakat. Reses demi reses dijalani bukan sekadar rutinitas, melainkan ruang untuk memahami langsung persoalan warga.
Di internal partai, kiprahnya juga semakin diperhitungkan. Ubaidillah merupakan kader dari Partai Amanat Nasional (PAN), partai yang dikenal dengan basis kader yang cukup kuat di daerah. Kepercayaan besar datang ketika ia ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD PAN Kabupaten PALI di 2023. Penunjukan ini bukan tanpa alasan ia dinilai mampu menjaga stabilitas partai sekaligus mendorong konsolidasi politik di tingkat lokal hingga menjadikan PAN pemenang pemilu di PALI.
Momentum tersebut menjadi titik balik penting. Di bawah kepemimpinannya, PAN di PALI tidak hanya bertahan, tetapi juga mulai menunjukkan peningkatan pengaruh politik. Konsolidasi kader, komunikasi dengan masyarakat, serta strategi politik yang terukur menjadi bagian dari langkahnya memperkuat posisi partai.
Perjalanan itu kemudian membawanya ke posisi yang lebih tinggi: Ketua DPRD PALI. Sebuah jabatan yang tidak hanya prestisius, tetapi juga sarat tanggung jawab. Di kursi pimpinan legislatif ini, Ubaidillah menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks mulai dari pembahasan anggaran daerah, pengawasan kebijakan pemerintah, hingga menjaga keseimbangan antara kepentingan politik dan kebutuhan masyarakat.
Sebagai Ketua DPRD, ia dikenal cukup vokal. Beberapa kali, ia menyuarakan kritik terhadap pelayanan publik yang dinilai tidak optimal. Sikapnya ini memperlihatkan bahwa perannya tidak hanya sebagai bagian dari sistem, tetapi juga sebagai pengawas yang aktif terhadap jalannya pemerintahan.
Namun, gaya kepemimpinannya tidak melulu konfrontatif. Dalam banyak kesempatan, Ubaidillah juga menunjukkan pendekatan komunikatif membangun dialog antara legislatif dan eksekutif. Baginya, pembangunan daerah tidak bisa berjalan dengan tarik-menarik kepentingan semata, tetapi membutuhkan sinergi yang nyata.
Di balik perannya sebagai pejabat publik, Ubaidillah tetap merepresentasikan tipikal politisi daerah: dekat dengan masyarakat, hadir dalam berbagai kegiatan sosial, dan menjaga hubungan dengan konstituen. Hal ini yang membuatnya tetap relevan di tengah dinamika politik lokal yang sering berubah cepat.
Perjalanan H. Ubaidillah adalah cerminan bahwa politik daerah bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi juga tentang proses. Dari seorang kader biasa, anggota dewan, hingga menjadi Ketua DPRD semua dilalui melalui tahapan yang tidak instan.
Dan hingga hari ini, langkahnya masih terus berjalan. Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap transparansi dan kinerja pemerintah, peran Ubaidillah sebagai pimpinan DPRD akan terus diuji: apakah ia mampu menjaga kepercayaan publik, sekaligus membawa arah kebijakan yang benar-benar berpihak pada rakyat. []
