Voxindo.id — Koordinator Aktivis Sumsel Jakarta, Nopri Agustian, menyoroti besarnya anggaran jasa laundry untuk pakaian pimpinan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) yang mencapai Rp480 juta. Ia menilai penggunaan anggaran tersebut tidak mencerminkan skala prioritas yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
Menurut Nopri, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seharusnya difokuskan pada program-program yang berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kebutuhan yang terkesan sebagai gaya hidup pejabat.
“Ini sangat fantastis. Untuk mencuci pakaian saja harus menggunakan APBD dengan nilai ratusan juta rupiah. Di saat yang sama, masih banyak kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak,” ujarnya, Rabu (29/04).
Ia juga menyinggung potensi pembenaran dari pihak terkait yang kerap berdalih bahwa pengeluaran tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Namun, menurutnya, aspek kepatutan dan rasa keadilan publik tetap harus menjadi pertimbangan utama dalam penggunaan anggaran daerah.
“Jangan hanya berlindung di balik aturan. Secara moral, ini harus dipertanyakan. APBD itu uang rakyat, penggunaannya harus transparan dan tepat sasaran,” tegasnya.
Lebih lanjut, Nopri mengaku penasaran dengan nilai pakaian pimpinan DPRD tersebut, mengingat biaya pencuciannya saja mencapai angka yang sangat besar.
“Saya jadi bertanya-tanya, sebenarnya berapa harga pakaian pimpinan itu sampai biaya mencucinya saja bisa menelan anggaran Rp480 juta,” tambahnya.
Ia pun mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan penganggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muba, serta meminta aparat pengawas internal dan eksternal untuk menelusuri urgensi dan dasar pengalokasian anggaran tersebut.
“Saya berharap ke depan pemerintah daerah dapat lebih bijak dalam menyusun prioritas anggaran, dengan menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai fokus utama,” tutupnya. []
