Voxindo.id – Harda Belly (HB), menyoroti dugaan ketidakjujuran sejumlah kepala daerah di Sumatera Selatan dalam menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Menurut HB, LHKPN merupakan salah satu instrumen penting untuk mengukur integritas dan komitmen seorang pejabat publik terhadap prinsip transparansi. Karena itu, ia menilai ketidakjujuran dalam pelaporan harta kekayaan menjadi persoalan serius yang tidak boleh dianggap sepele.
“Kejujuran seorang kepala daerah bisa dilihat dari LHKPN yang dilaporkannya. Kalau dalam melaporkan harta kekayaan saja tidak jujur, bagaimana masyarakat bisa percaya terhadap kejujurannya dalam mengelola anggaran daerah maupun menjalankan pemerintahan?” Ucapnya, Minggu (05/07/2026).
HB menduga masih banyak kepala daerah di Sumatera Selatan yang belum melaporkan seluruh aset yang dimilikinya secara benar dan terbuka. Karena itu, ia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan audit dan verifikasi secara menyeluruh terhadap LHKPN para kepala daerah di Sumsel.
“KPK jangan hanya menerima laporan secara administratif. Perlu dilakukan audit mendalam agar diketahui apakah harta yang dilaporkan benar-benar sesuai dengan kondisi sebenarnya atau masih ada aset yang disembunyikan,” tegasnya.
Menurut pegiat sosial itu, keterbukaan mengenai harta kekayaan merupakan bentuk pertanggungjawaban moral seorang pejabat kepada masyarakat. Ia menegaskan, kepala daerah harus menjadi teladan dalam menjunjung tinggi kejujuran dan akuntabilitas.
“Kami meminta KPK memperketat pengawasan terhadap LHKPN seluruh kepala daerah di Sumsel. Jika ditemukan adanya ketidaksesuaian antara laporan dengan fakta di lapangan, harus segera ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” pungkasnya. []
