Voxindo.id – Harda Belly yang akrab disapa bang HB, menegaskan bahwa kepala daerah harus menjadi pihak yang paling bertanggung jawab apabila terjadi praktik korupsi di lingkungan pemerintahan yang dipimpinnya.
Menurut Harda, kepala daerah tidak bisa lepas tangan dengan alasan tidak mengetahui tindakan bawahannya. Sebab, seluruh organisasi perangkat daerah berada di bawah kendali dan tanggung jawab kepala daerah.
“Kalau di suatu daerah terjadi praktik korupsi, maka orang yang paling bertanggung jawab adalah kepala daerah. Dialah pemimpin pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap seluruh kinerja anak buahnya,” Tegasnya, Rabu (01/07/2026).
“Jangan sampai setiap ada kasus korupsi, yang dikorbankan hanya pejabat teknis, sementara pimpinan seolah tidak memiliki tanggung jawab,” tambahnya
Aktivis yang akrab disapa HB itu menjelaskan bahwa kepala daerah memiliki kewenangan dalam mengawasi jalannya pemerintahan, mengevaluasi kinerja organisasi perangkat daerah, hingga memastikan tata kelola anggaran berjalan sesuai aturan.
Karena itu, menurutnya, maraknya kasus dugaan korupsi di suatu daerah menjadi indikator lemahnya pengawasan dan sistem pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan daerah.
“Kepala daerah harus membangun budaya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Jika praktik korupsi terus berulang, tentu publik berhak mempertanyakan sejauh mana fungsi pengawasan dijalankan oleh pemimpinnya,” ujarnya.
Ia juga mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas setiap perkara korupsi tanpa pandang bulu serta menelusuri kemungkinan adanya pertanggungjawaban pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pengambilan kebijakan.
“Penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh. Jangan berhenti pada pelaksana di lapangan, tetapi telusuri juga siapa yang memiliki tanggung jawab dalam sistem pemerintahan tersebut. Dengan begitu, pemberantasan korupsi akan memberikan efek jera dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih,” tutupnya. []
