Voxindo.id – Koordinator Aktivis Sumsel Jakarta, Nopri Agustian, mengapresiasi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Muara Enim, Edison, dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi.
Menurut Nopri, langkah tegas yang dilakukan KPK tersebut menjadi bukti bahwa lembaga antirasuah masih mendengar aspirasi masyarakat yang selama ini menginginkan penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap para pejabat yang diduga terlibat praktik korupsi.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada KPK karena telah mendengar aspirasi yang kami sampaikan. Sebelumnya kami juga telah melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung KPK dan mendesak agar dugaan korupsi di Kabupaten Muara Enim diusut secara tuntas,” ujar Nopri, Senin (08/06/26).
Nopri menilai penangkapan Edison harus menjadi momentum bagi KPK untuk memperluas pengusutan terhadap dugaan praktik korupsi yang masih terjadi di berbagai daerah di Sumatera Selatan.
“Kami berharap KPK tidak berhenti hanya di Muara Enim. Masih banyak kepala daerah di Sumatera Selatan yang perlu diawasi dan diperiksa apabila terdapat indikasi penyalahgunaan kewenangan maupun dugaan korupsi. Jangan sampai penegakan hukum terkesan tebang pilih,” tegasnya.
Ia juga menyoroti sejumlah daerah yang menurutnya perlu mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum, termasuk Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dan beberapa daerah lainnya yang kerap menjadi sorotan publik terkait tata kelola pemerintahan dan penggunaan anggaran.
“KPK harus terus bergerak dan menindak siapa pun yang terbukti melakukan korupsi. Masyarakat Sumatera Selatan mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan berpihak kepada rakyat,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Nopri mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal proses hukum yang sedang berjalan serta memberikan dukungan kepada KPK dalam memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya.
“Kami akan terus mengawasi dan menyuarakan aspirasi masyarakat agar tidak ada lagi praktik korupsi yang merugikan rakyat. Sumatera Selatan membutuhkan pemimpin yang bersih, jujur, dan benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat,” tutupnya. []
