Voxindo.id – Ketua Umum Gerakan Aktivis Muda (GAM) Sriwijaya, Harda Belly, menyoroti berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, kasus dugaan penyimpangan dan korupsi yang mulai terungkap menunjukkan bahwa program tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Harda Belly menilai pemerintah perlu mempertimbangkan skema yang lebih sederhana dan efisien, yakni dengan menyalurkan bantuan langsung kepada orang tua siswa untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak mereka.
“Jika program MBG terus menimbulkan persoalan dan berpotensi dikorupsi, lebih baik skemanya diubah. Dana diberikan langsung kepada orang tua siswa, lalu orang tua diwajibkan membawakan makanan untuk anaknya ke sekolah. Dengan begitu, manfaatnya langsung dirasakan keluarga dan potensi kebocoran anggaran bisa ditekan,” ujar Harda Belly, Kamis (4/6/2026).
Menurut Harda, berdasarkan perhitungan sederhana, negara dapat menghemat anggaran operasional yang saat ini melekat dalam setiap porsi makanan. Ia menjelaskan, saat ini Program MBG telah menjangkau sekitar 61,2 juta penerima dengan alokasi anggaran Rp15.000 per porsi, yang terdiri dari Rp10.000 untuk menu makanan dan Rp5.000 untuk biaya operasional.
“Dari Rp5.000 biaya operasional itu terdiri dari sekitar Rp2.000 untuk sewa tempat dan Rp3.000 untuk tenaga kerja. Jika makanan disiapkan langsung oleh para ibu di rumah masing-masing, maka komponen operasional tersebut tidak diperlukan lagi,” katanya.
Harda memperkirakan penghapusan biaya operasional sebesar Rp5.000 per porsi berpotensi menghasilkan penghematan hingga Rp306 miliar per hari. Menurutnya, dana tersebut dapat dialihkan untuk memperluas cakupan penerima manfaat atau mendukung program sosial lainnya yang lebih tepat sasaran.
Ia juga berpendapat bahwa pelibatan langsung orang tua dalam penyediaan makanan anak dapat meningkatkan pengawasan terhadap kualitas makanan yang dikonsumsi siswa setiap hari.
“Kalau skema MBG langsung masuk ke dapur ibu-ibu, manfaat ekonominya juga dirasakan keluarga. Selain itu, pengawasan terhadap kualitas makanan menjadi lebih mudah karena disiapkan sendiri oleh orang tua,” tambahnya.
Meski demikian, Harda menegaskan bahwa usulan tersebut merupakan bagian dari evaluasi terhadap pelaksanaan program dan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam mencari formulasi terbaik untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia tanpa membebani keuangan negara serta meminimalkan potensi penyimpangan anggaran. []
