Voxindo.id – Ketua Umum Garda Aktivis Muda (GAM) Sriwijaya, Harda Belly (HB), mengaku meragukan efektivitas program bantuan sebesar Rp25 juta per kepala keluarga (KK) yang diwacanakan oleh bupati Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Toha Tohet dan Rohman
Menurut HB, program tersebut perlu dijelaskan secara rinci kepada masyarakat, terutama terkait mekanisme penyaluran, sumber anggaran, kriteria penerima, serta sistem pengawasannya agar tidak menimbulkan polemik di kemudian hari.
“Program bantuan Rp25 juta per KK ini tentu terdengar baik dan menarik bagi masyarakat. Namun, saya meragukan apakah program tersebut dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran jika tidak disertai mekanisme yang transparan dan pengawasan yang ketat,” ujar HB, Minggu (14/6/2026).
HB menilai, tanpa adanya sistem yang jelas dan terbuka, bantuan tersebut berpotensi hanya dinikmati oleh kelompok tertentu yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan, sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru terabaikan.
“Kalaupun program itu benar-benar ada dan dijalankan, jangan sampai yang menerima hanya orang-orang tertentu yang dekat dengan kekuasaan. Bantuan sosial maupun bantuan ekonomi harus diberikan berdasarkan kebutuhan dan data yang valid, bukan karena faktor kedekatan politik atau kepentingan tertentu,” tegasnya.
Lebih lanjut, HB meminta Pemkab Muba untuk membuka seluruh informasi terkait program tersebut kepada publik agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Ia juga mendorong keterlibatan berbagai elemen, mulai dari DPRD, akademisi, media, hingga organisasi masyarakat sipil untuk mengawasi pelaksanaan program tersebut.
“Kami mendukung setiap program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai program yang digadang-gadang untuk membantu rakyat justru menimbulkan kecemburuan sosial dan persoalan baru,” katanya.
HB menegaskan bahwa GAM Sriwijaya akan terus mengawal berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan memastikan setiap program pemerintah berjalan sesuai prinsip keadilan, keterbukaan, serta tepat sasaran. []
