Voxindo.id – Ketua Umum Garda Aktivis Muda (GAM) Sriwijaya, Harda Belly (HB), mengingatkan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Muara Enim, Sumarni, untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta memastikan roda pemerintahan tetap berjalan dengan baik pasca kasus hukum yang menjerat Bupati nonaktif Muara Enim, Edison.
Menurut HB, penunjukan Sumarni sebagai Plt Bupati merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia menilai kondisi saat ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan mengembalikan kepercayaan publik.
Penunjukan Sumarni sebagai Plt Bupati dilakukan setelah Edison ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan menerima surat tugas dari Gubernur Sumatera Selatan.
“Kepercayaan masyarakat adalah modal utama dalam menjalankan pemerintahan. Kami berharap Ibu Sumarni dapat menjaga amanah ini dengan baik, memperkuat pengawasan internal, serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan maksimal,” ujar HB, Kamis (11/06/2026).
HB menegaskan bahwa masyarakat Muara Enim saat ini membutuhkan kepastian bahwa program pembangunan dan pelayanan publik tidak terganggu akibat dinamika politik maupun proses hukum yang sedang berlangsung. Ia juga mendukung langkah Pemprov Sumsel yang bergerak cepat menunjuk Plt Bupati guna menjaga stabilitas pemerintahan dan pembangunan daerah.
Selain itu, HB meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Muara Enim untuk tetap fokus bekerja dan tidak terjebak dalam konflik kepentingan yang dapat menghambat pembangunan.
“Jangan sampai persoalan yang terjadi membuat pelayanan kepada masyarakat menjadi terganggu. Semua ASN harus tetap profesional dan bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya,” tegasnya.
HB juga mengajak seluruh elemen masyarakat Muara Enim untuk bersama-sama mengawal jalannya pemerintahan serta memberikan dukungan kepada Plt Bupati dalam menjalankan tugasnya.
“Ini saatnya membangun kembali kepercayaan publik. Pemerintah harus lebih transparan, akuntabel, dan menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran agar praktik-praktik yang merugikan masyarakat tidak terulang kembali,” tutup HB. []
