Voxindo.id – Koordinator Aktivis Sumsel Jakarta (ASJ), Harda Belly, menyoroti masih banyaknya kondisi jalan provinsi di Sumatera Selatan yang rusak, namun dinilai minim perhatian dan suara dari anggota DPRD Provinsi Sumsel.
Menurut Harda Belly, sebagai wakil rakyat, seharusnya anggota legislatif lebih responsif terhadap persoalan infrastruktur yang langsung dirasakan masyarakat. Ia menilai, kondisi ini memunculkan pertanyaan besar terhadap kinerja 75 anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
“Masih banyak jalan provinsi yang rusak, tapi sepi suara dari wakil rakyat. Ini patut dipertanyakan, ada apa dengan DPRD Sumsel?” ujar HB, Kamis (23/04).
Lebih lanjut, Harda juga menyoroti program pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan yang dinilai rawan disalahgunakan. Ia mengingatkan agar pokir tidak dijadikan ajang untuk mencari keuntungan pribadi.
“Jangan sampai pokir hanya menjadi ajang mencari uang. Kalau perlu, saya minta Gubernur Sumsel untuk menghapus pokir anggota DPRD,” tegasnya.
Ia mengungkapkan bahwa masyarakat belum banyak mengetahui bahwa setiap anggota DPRD Provinsi Sumsel mendapatkan alokasi pokir yang nilainya mencapai sekitar Rp7 miliar per orang. Jika dikalkulasikan, jumlah tersebut menjadi sangat besar bila dikalikan dengan total anggota dewan.
“Kalau Rp7 miliar dikali 75 anggota, angkanya sangat fantastis. Ini harus diawasi secara ketat,” katanya.
Harda juga meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk turut mengawasi dan mengusut penggunaan pokir tersebut, karena disinyalir adanya praktik jual beli proyek di dalamnya.
“APH harus awasi dan usut pokir tersebut, disinyalir terjadi praktek jual beli proyek”, ungkapnya
Selain itu, ia mengingatkan Herman Deru agar tidak ragu dalam mengambil sikap terhadap DPRD. Ia mencontohkan sikap tegas Bursah Zarnubi dalam menghadapi dinamika dengan legislatif di daerahnya.
“Gubernur jangan takut dengan DPRD. Lihat contoh Pak Bursah di Lahat. DPRD jangan hanya sibuk mengurus pokir, tapi abai terhadap persoalan masyarakat,” pungkasnya. []
