Voxindo.id – Program MBG yang diklaim sebagai langkah strategis dalam pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat kini menuai sorotan tajam dari kalangan mahasiswa. Presiden Wilayah Banten BEM PTAI Se-Indonesia, Muhammad Nur Hidayat, menilai program tersebut berpotensi menimbulkan persoalan serius apabila tidak dijalankan secara transparan dan akuntabel.
Dalam pernyataannya, Hidayat menegaskan bahwa program yang menyentuh kebutuhan dasar rakyat tidak boleh dijadikan ruang permainan anggaran maupun kepentingan politik tertentu.
“Program gizi adalah program kemanusiaan. Jika dalam pelaksanaannya minim transparansi, lemah pengawasan, serta tidak terbuka kepada publik, maka wajar jika masyarakat mempertanyakan integritasnya. Jangan sampai ini berubah menjadi maling berkedok gizi,” tegasnya.
Menurutnya, besarnya anggaran yang digelontorkan untuk MBG harus sejalan dengan kualitas pelaksanaan di lapangan. Ia menyoroti pentingnya keterbukaan dalam mekanisme pengadaan, distribusi, hingga standar kualitas yang diterima masyarakat.
“Rakyat tidak butuh pencitraan. Rakyat butuh program yang benar-benar berdampak. Jika kualitas makanan tidak sesuai standar, distribusi tidak tepat sasaran, atau proses pengadaan tidak transparan, maka itu bukan sekadar persoalan teknis, tetapi persoalan moral,” lanjutnya.
Preswil Banten BEM PTAI Se-Indonesia juga mendesak agar dilakukan audit terbuka dan pengawasan independen terhadap pelaksanaan program MBG guna memastikan tidak terjadi penyimpangan anggaran.
Ia menegaskan bahwa mahasiswa akan terus mengawal kebijakan publik yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas.
“Setiap rupiah uang rakyat harus bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai program atas nama gizi justru menyisakan persoalan baru di kemudian hari,” tutupnya. []
