Voxindo.id – Dugaan penyelewengan dana hibah untuk Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) di sejumlah kabupaten/kota di Sumatera Selatan kian menguat. Koordinator Aktivis Sumsel Jakarta, Harda Belly, secara tegas meminta seluruh Kejaksaan Negeri (Kejari) di Sumsel segera turun tangan mengawasi dan mengusut penggunaan anggaran tersebut.
Harda menilai dana hibah KPU sangat rawan disalahgunakan dan berpotensi besar menjadi bancakan oknum tertentu. Ia menegaskan tidak boleh ada pembiaran terhadap praktik yang merugikan keuangan negara dan mencederai demokrasi.
“Ini tidak boleh dibiarkan. Dana hibah KPUD sangat rawan jadi bancakan. Kejari harus segera bergerak, jangan tunggu ada kasus besar baru bertindak,” tegasnya, Kamis (16/04).
Ia juga memastikan akan segera melaporkan dugaan tersebut kepada aparat penegak hukum (APH) agar dilakukan penyelidikan menyeluruh terhadap aliran dana hibah di seluruh wilayah Sumsel.
“Kami akan buat laporan resmi. Semua aliran dana hibah harus dibuka dan diperiksa. Jika ada yang bermain, harus diproses hukum tanpa pandang bulu,” ujarnya.
Harda menegaskan bahwa anggaran hibah untuk penyelenggaraan pemilu adalah uang rakyat yang harus digunakan secara transparan dan akuntabel, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
“Ini uang rakyat, bukan untuk dibagi-bagi. Siapa pun yang terlibat harus siap berhadapan dengan hukum,” tutupnya. []
