Voxindo.id – Konflik agraria di Desa Jayasari, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, kian memanas. Warga setempat secara terbuka menyebut mantan Bupati Lebak Mulyadi Jayabaya sebagai aktor utama di balik dugaan pengrusakan lahan milik mereka.
Masnah selaku warga mengungkapkan, aktivitas pertambangan yang merusak lahan warga diduga dilakukan oleh PT Mulya Kuarsa Anugrah (MKA), perusahaan yang menurut informasi di lapangan diduga dimiliki oleh Mulyadi Jayabaya, eks orang nomor satu di Kabupaten Lebak.
“Lahan kami rusak, digarap tanpa izin dan tanpa ganti rugi. Kami tahu siapa yang bermain di balik ini,” ujar Masnah (02/02/2026).
Ironisnya, di tengah jeritan warga, pemerintah daerah dinilai bungkam dan abai. Kondisi ini menuai kecaman keras dari salah seorang Aktivis yang memang lantang beruara terkait kasus ini, Harda Belly.
Koordinator Pemuda Pejuang Keadilan itu mengaku kecewa berat terhadap sikap Bupati Lebak Hasbi Jayabaya, yang dinilainya tidak menunjukkan keberpihakan kepada rakyat kecil, terutama dalam konflik agraria yang menyangkut hak hidup warga Jayasari.
“Hasbi ini bupati untuk keluarganya, bukan untuk rakyat Lebak,” tegas Harda Belly.
Menurutnya, sebagai kepala daerah, Hasbi Jayabaya seharusnya berdiri di garda terdepan membela hak-hak rakyat, bukan justru membiarkan warga berhadapan sendiri dengan kekuatan modal dan kekuasaan.
“Kalau bupati tidak berani melawan ketidakadilan, lalu untuk apa rakyat memilihnya? Negara seharusnya hadir, bukan malah bersembunyi di balik jabatan,” kritik Harda.
Harda menilai, konflik Jayasari menjadi cermin buruk tata kelola pemerintahan di Lebak, di mana kepentingan rakyat kecil kerap kalah oleh relasi kekuasaan dan bisnis keluarga elite.
Ia pun mendesak aparat penegak hukum dan pemerintah pusat untuk turun tangan secara serius, mengusut dugaan keterlibatan eks pejabat daerah dan memastikan hak warga Jayasari dipulihkan.
“Jika hukum masih punya nyali, maka kasus ini harus dibuka terang-benderang. Jangan biarkan rakyat terus menjadi korban,” pungkas Harda. []
