Voxindo.id – Pernyataan keras disampaikan Harda Belly (HB), terkait tingginya biaya politik dalam kontestasi pemilihan kepala daerah.
Menurut HB, selama biaya untuk menjadi kepala daerah masih mencapai ratusan miliar rupiah, masyarakat tidak bisa berharap lahir pemimpin yang benar-benar bersih dan bebas dari praktik korupsi.
“Kalau biaya menjadi kepala daerah mencapai ratusan miliar rupiah, jangan harap kita memiliki pemimpin yang bersih tanpa korupsi. Logikanya sederhana, ketika seseorang mengeluarkan biaya politik yang sangat besar, akan muncul dorongan untuk mengembalikan modal setelah menjabat,” ujar Harda Belly, Jumat (3/7/2026).
Ia menilai tingginya ongkos politik menjadi salah satu akar persoalan maraknya praktik korupsi yang melibatkan kepala daerah di berbagai wilayah Indonesia. Kondisi tersebut, kata dia, harus menjadi perhatian serius pemerintah, partai politik, dan penyelenggara pemilu.
Harda menegaskan, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum. Menurutnya, reformasi sistem politik, khususnya dalam menekan biaya politik yang mahal, juga harus menjadi prioritas.
“Selama sistem politik masih mahal, potensi korupsi akan terus menghantui. Kita tidak bisa hanya menangkap pelaku korupsi, tetapi harus memperbaiki sistem yang melahirkan korupsi itu sendiri,” tegasnya.
HB berharap seluruh pemangku kepentingan dapat mendorong lahirnya sistem demokrasi yang lebih sehat, transparan, dan berbiaya rendah agar melahirkan pemimpin yang benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan untuk mengembalikan modal politik.
“Kalau kita ingin Indonesia dipimpin oleh orang-orang yang berintegritas, maka biaya politik harus ditekan. Jika tidak, praktik korupsi akan terus berulang dari satu periode ke periode berikutnya,” pungkasnya. []
