Voxindo.id — Aktivis Sumsel Jakarta (ASJ) kembali mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI guna mendesak pengusutan dugaan cawe-cawe proyek di lingkungan Pemerintah Kota Palembang yang diduga melibatkan Wakil Wali Kota Palembang, Prima Salam.
Aksi tersebut dikoordinatori oleh Nopri Agustian yang dalam orasinya menegaskan bahwa dugaan intervensi proyek di Kota Palembang tidak bisa dianggap persoalan biasa karena berpotensi mengarah pada praktik korupsi, konflik kepentingan, hingga penyalahgunaan kekuasaan.
Selain menyoroti dugaan cawe-cawe proyek, ASJ juga menyinggung adanya indikasi pengerjaan proyek lampu jalan yang diduga tidak sesuai spesifikasi. Massa aksi menduga terdapat pengurangan kualitas pekerjaan yang berpotensi merugikan keuangan negara maupun masyarakat sebagai penerima manfaat proyek tersebut.
“Kami menemukan adanya dugaan proyek lampu jalan yang spesifikasinya patut dipertanyakan. Jangan sampai anggaran besar tetapi kualitas pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan yang direncanakan,” tegas Nopri dalam orasinya di depan Gedung KPK RI, Rabu (13/05).
Tak hanya itu, ASJ juga menduga adanya aliran fee proyek kepada oknum pejabat tertentu di lingkungan pemerintahan. Dugaan tersebut, menurut Nopri, harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum karena berpotensi menjadi pintu masuk praktik korupsi yang terstruktur.
“Kalau benar ada fee proyek yang mengalir ke pejabat, maka itu sudah masuk dugaan penyalahgunaan jabatan. Ini tidak boleh dibiarkan. KPK harus berani menelusuri siapa saja yang bermain di balik proyek-proyek tersebut,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa proyek pemerintah seharusnya dijalankan secara profesional, transparan, dan mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan menjadi alat kepentingan kelompok tertentu maupun bancakan oknum pejabat.
“Jangan jadikan APBD sebagai ladang keuntungan pribadi. Uang rakyat harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pembangunan yang berkualitas, bukan proyek asal jadi,” kata Nopri.
ASJ juga meminta KPK segera memanggil dan memeriksa Prima Salam untuk dimintai keterangan guna mengungkap dugaan permainan proyek di Kota Palembang secara terang benderang.
“Kami meminta KPK tidak hanya menerima laporan, tetapi benar-benar turun melakukan penyelidikan. Periksa seluruh pihak yang diduga terlibat, telusuri aliran anggaran, dan buka semuanya ke publik,” lanjutnya.
Menurut Nopri, dugaan intervensi proyek, pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, hingga adanya indikasi fee proyek merupakan persoalan serius yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
“Kalau dugaan ini dibiarkan, maka akan menjadi preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan di Palembang. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” tegasnya.
ASJ menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga ada langkah konkret dari KPK RI. Massa aksi juga mengancam akan kembali menggelar demonstrasi dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tuntutan mereka tidak segera ditindaklanjuti. []
