Voxindo.id — Sejumlah massa yang tergabung dalam Aktivis Sumsel Jakarta menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jakarta. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk sikap terhadap dinamika politik yang berkembang terkait pencalonan Ketua DPC PKB Kota Pagar Alam.
Dalam aksinya, Aktivis Sumsel Jakarta secara tegas menolak pencalonan Ludi Oliansyah yang saat ini menjabat sebagai Walikota Pagar Alam, sebagai calon Ketua DPC PKB Kota Pagar Alam. Penolakan tersebut didasarkan pada dugaan persoalan moral serta indikasi keterlibatan dalam praktik korupsi jual beli proyek APBD di Kota Pagar Alam.
Koordinator Aktivis Sumsel Jakarta, Belly Yansah, menyampaikan bahwa pihaknya hadir untuk menyuarakan aspirasi kepada Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar, agar proses demokrasi di internal partai berjalan secara sehat dan berkualitas.
Menurut Belly, figur yang akan memimpin partai di tingkat daerah harus memiliki integritas yang tinggi, komitmen terhadap kepentingan masyarakat, serta rekam jejak yang bersih.
“Kami menilai bahwa pemimpin partai tidak hanya sekadar memiliki kekuatan politik, tetapi juga harus bersih dari persoalan hukum dan berpihak kepada rakyat,” ujarnya dalam orasi aksi, Senin (04/05).
Dalam pernyataannya, Aktivis Sumsel Jakarta menyampaikan sejumlah tuntutan kepada DPP PKB, di antaranya:
- Mendesak agar proses pemilihan Ketua DPC PKB Kota Pagar Alam dilakukan secara transparan dan demokratis.
- Menolak kandidat yang terindikasi maupun terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi.
- Secara tegas menolak Ludi Oliansyah sebagai calon Ketua DPC PKB Kota Pagar Alam.
Selain itu, mereka juga mendorong agar DPP PKB mengedepankan figur yang memiliki kapasitas, integritas, serta dedikasi tinggi terhadap masyarakat, guna menghindari praktik-praktik yang dapat mencederai nilai demokrasi dan merusak kepercayaan publik.
ASJ menegaskan bahwa keputusan yang diambil oleh DPP PKB akan berdampak besar terhadap arah pembangunan politik di Kota Pagar Alam ke depan.
Aksi tersebut ditutup dengan harapan agar DPP PKB dapat mempertimbangkan aspirasi yang disampaikan sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas demokrasi yang sehat dan berintegritas. []
