Voxindo.id — Koordinator Aktivis Sumsel Jakarta (ASJ), Harda Belly (HB), menyoroti anggaran rehabilitasi rumah dinas Wakil Bupati Banyuasin yang mencapai Rp5 miliar. Ia menilai penggunaan anggaran tersebut berpotensi melukai perasaan masyarakat, khususnya rakyat kecil yang masih menghadapi berbagai kesulitan ekonomi.
HB mengungkapkan, berdasarkan laporan yang tercantum di LPSE, proyek rehab rumah dinas Wakil Bupati Banyuasin tersebut dikerjakan oleh CV Kreasi Sumatera melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Banyuasin, dengan menggunakan anggaran APBD tahun 2025.
Menurutnya, besarnya anggaran untuk rehabilitasi rumah dinas pejabat di tengah kondisi ekonomi masyarakat saat ini menimbulkan pertanyaan publik.
“Dalam laporan LPSE tercatat rehab rumah dinas Wakil Bupati Banyuasin menelan anggaran sekitar Rp5 miliar. Ini tentu melukai hati rakyat kecil yang saat ini masih banyak membutuhkan perhatian pemerintah,” ujarnya, Selasa (31/03).
Ia menilai penggunaan anggaran daerah harus benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat luas, terutama untuk program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.
Karena itu, Harda meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera melakukan audit terhadap anggaran di Dinas PU Banyuasin, khususnya terkait proyek rehabilitasi rumah dinas tersebut.
“Kami meminta APH segera melakukan audit dan investigasi secara menyeluruh terhadap penggunaan anggaran di Dinas PU Banyuasin, terutama terkait proyek rehab rumah dinas Wakil Bupati yang nilainya mencapai Rp5 miliar,” tegasnya.
HB menambahkan, “langkah audit dan investigasi penting dilakukan guna memastikan penggunaan APBD benar-benar dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan prioritas masyarakat,” tutupnya. []
