Voxindo.id – Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD menuai penolakan keras dari berbagai elemen masyarakat. Salah satunya datang dari Koordinator Pemuda Pejuang Keadilan (PPK), Harda Belly.
Harda menegaskan, Pilkada yang dipilih langsung oleh rakyat merupakan salah satu amanat utama reformasi yang tidak boleh dikhianati oleh negara. Menurutnya, upaya menggeser hak pilih rakyat ke tangan segelintir elite politik berpotensi memicu kemarahan publik.
“Jangan pernah bermain-main dengan kedaulatan rakyat. Pemilihan langsung adalah roh reformasi. Jika itu dirampas, jangan salahkan rakyat bila marah,” tegas Harda dalam keterangannya, Sabtu, (17/01/2026).
Ia mengingatkan pemerintah dan para pengambil kebijakan agar tidak memaksakan kehendak demi memenuhi ambisi politik kelompok tertentu. Menurutnya, Pilkada tidak boleh dijadikan alat kompromi kekuasaan yang justru menjauhkan rakyat dari proses demokrasi.
“Pemerintah jangan memaksakan kehendak demi ambisi segelintir orang. Dampaknya sangat fatal, bukan hanya pada stabilitas politik, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap negara,” ujarnya.
Harda menilai, jika Pilkada dikembalikan ke DPRD, maka praktik transaksional dan politik dagang sapi justru akan semakin subur. Hal itu, kata dia, bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi dan upaya membangun demokrasi yang sehat.
“Reformasi lahir dari perlawanan rakyat terhadap sistem yang elitis dan tertutup. Jangan ulangi kesalahan sejarah dengan mengorbankan hak pilih rakyat,” pungkasnya. []
