Voxindo.id – Kesulitan masyarakat terdampak banjir bandang dan tanah longsor di sejumlah wilayah Sumatera dalam mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) mendapat sorotan serius dari DPR RI. Kelangkaan BBM dan gas elpiji di berbagai daerah terdampak dinilai menghambat proses pemulihan dan aktivitas warga.
Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menegaskan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Pertamina Patra Niaga dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk mempercepat pemulihan distribusi energi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Terkait distribusi BBM dan listrik, kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Pertamina Patra Niaga dan BPH Migas,” ujar Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).
Bambang mengakui bahwa terputusnya akses jalan akibat kerusakan infrastruktur menjadi kendala utama pendistribusian BBM ke lokasi-lokasi terdampak. Meski demikian, ia menegaskan bahwa Komisi XII DPR RI akan melakukan pengecekan berkala untuk memastikan adanya percepatan suplai energi ke daerah bencana.
“Kami ingin memastikan proses distribusi BBM dapat terus berjalan meski ada kendala infrastruktur. Yang jelas, kondisi harus segera pulih,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI dari Dapil Aceh, Ruslan Daud, mendesak Pertamina segera mengatasi kelangkaan gas elpiji dan BBM yang terjadi di berbagai daerah pasca bencana.
“Gangguan distribusi LPG di Aceh sangat serius. Jalur darat belum bisa dilalui karena banyak jalan terputus. Pertamina harus segera menyalurkan LPG melalui jalur laut atau udara agar kebutuhan masyarakat tidak terhenti,” kata Ruslan dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (3/12).
Pemantauan di lapangan menunjukkan antrean panjang di hampir seluruh SPBU di Aceh, mulai dari Bireuen, Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Lhokseumawe, Aceh Utara, Langsa, Aceh Timur, Aceh Tamiang, hingga Bener Meriah dan Aceh Tengah.
“Masyarakat harus antre berjam-jam untuk mendapatkan BBM. Beberapa daerah bahkan sudah kehabisan stok LPG dan BBM karena pasokan darat terputus. Ini tidak bisa dibiarkan. Pertamina harus bergerak cepat,” tegas Ruslan.
Ia juga meminta Pertamina menyiapkan berbagai langkah alternatif, termasuk membuka jalur distribusi baru, menyediakan armada darurat, serta menerapkan mekanisme penyaluran cepat demi memastikan suplai energi tetap menjangkau masyarakat terdampak.
“Kami berharap penanganan dilakukan segera agar kebutuhan energi warga terpenuhi dan distribusi kembali stabil,” pungkasnya.[]
