Jakarta, Voxindo.id- Aktivis mendesak Partai Gerindra untuk memecat Anggota DPR RI Fraksi Gerindra dari Dapil Jawa Timur II Anwar Sadad (AS) dari keanggotaan partai imbas kasus korupsi dana hibah Pemprov Jawa Timur yang diduga melibatkannya.
Hal itu disampaikan Aliansi Mahasiswa Jawa Timur Jabodetabek yang menyayangkan tidak ada langkah tegas dari Partai Gerindra untuk memberikan sanksi kepada AS yang diduga kuat terlibat kasus korupsi dana hibah jawa timur.
“Saatnya Gerindra tunjukkan komitmen pemberantasan korupsi dengan memecat AS yg diduga terlibat korupsi dana hibah jatim. Sudah banyak asetnya yang dirampas KPK, harusnya Partai Gerindra bersikap tegas, jangan hanya diam saja,” kata Fathur Rizky, salah salah satu koordinator Aliansi Mahasiswa Jawa Timur Jabodetabek, Senin (1/9/2025).
Rizky juga mengingatkan Presiden Prabowo Subianto sekaligus Ketum Partai Gerindra untuk menjaga kepercayaan publik terhadap partai Gerindra terkait dengan komitmen pemberantasan korupsi.
“Ini momentum untuk Presiden Prabowo Subianto yang juga ketum Gerindra untuk bersih-bersih terduga koruptor yang ada di internal partai sendiri. Jangan sampai komitmen untuk berantas korupsi partai Gerindra pudar di mata masyarakat,” lanjutnya.
Selanjutnya, Rizky menegaskan saat ini sudah terlihat sikap partai yang memberikan sanksi tegas kepada kader yang juga anggota DPR RI dicopot karena bermasalah, menurutnya Gerindra juga perlu mengambil langkah serupa guna tetap menjaga kepercayaan publik.
“Akhir-akhir ini kita mengetahui sikap tegas partai Nasdem, PAN dan Golkar yang menonaktifkan kadernya karena bermasalah. Nah, Gerindra perlu menerapkan sikap tegas serupa, apalagi kasus yang menjerat AS adalah dugaan korupsi, maka Gerindra harus memberikan sanksi lebih berupa pemecatan dari partai,” tegasnya.
Terakhir, untuk mengawal kasus korupsi dana hibah Jawa Timur yang diduga kuat melibatkan AS, Aliansi Mahasiswa Jawa Timur Jabodetabek berencana menggelar aksi demonstrasi di Gedung KPK RI dan Kantor Pusat DPP Partai Gerindra di Jakarta.
“Sebagai mahasiswa dan pemuda Jatim, kami siap melakukan aksi demonstrasi untuk mengawal kasus dana hibah yang diduga melibatkan AS, dengan titik utama KPK dan Kantor DPP Gerindra,” ungkap Rizky.
“Kami juga meminta komitmen Ketum Partai Gerindra sekaligus Presiden Prabowo untuk menonaktifkan AS sebagai anggota DPR RI sebagai bukti nyata bahwa Gerindra ikut andil dalam mereformasi parlemen,” lanjutnya.
Diketahui sebelumnya, KPK telah menyita aset milik AS mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur 2019-2024, yang saat ini menjabat anggota DPR RI masa jabatan 2024-2029. Aset itu disita berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) APBD Pemprov Jatim tahun 2021-2022.
