Jakarta, Voxindo.id- Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukan tubuh Kabinet Presiden Prabowo-Gibran tidak bersih dari praktik korupsi.
Untuk itu, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) mendesak Presiden Prabowo Subianto segera melakukan langkah tegas berupa bersih-bersih kabinet.
Ketua Umum KMHDI, Wayan Darmawan, menilai penangkapan Wamenaker menjadi bukti adanya persoalan serius di lingkaran kekuasaan. Menurutnya, tubuh Kabinet Prabowo-Gibran mulai mengalami pembusukan karena masih ada pejabat yang terlibat kasus korupsi.
Ia mengingatkan, korupsi adalah masalah laten yang telah lama menjadi akar dari kemiskinan dan ketidakadilan di Indonesia. Karena itu, pemberantasan korupsi menjadi prioritas utama dalam agenda pemerintahan.
KMHDI mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo yang secara tegas menyatakan tekad untuk memberantas korupsi dalam pidato kenegaraan di hadapan DPR pada 15 Agustus 2025. Namun, Darmawan menilai komitmen tersebut justru tidak diindahkan oleh sebagian pembantu presiden.
“Sayangnya, semangat presiden untuk memberantas korupsi diabaikan oleh para pembantunya. Kasus Wamenaker yang ditangkap KPK menjadi bukti bahwa komitmen itu tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh di level bawah,” ucapnya, Kamis (22/08/2025).
Lebih lanjut, KMHDI mendesak Prabowo untuk segera melakukan tindakan perombakan kabinet untuk mengganti menteri atau wakil menteri yang terindikasi kasus korupsi. Hal ini penting untuk memulihkan citra pemerintah.
Di samping itu, KMHDI juga mendesak Prabowo melakukan reshuffle kabinet untuk mengganti menteri atau wakil menteri yang memiliki kinerja buruk sampai hari ini. Menurut Darmawan, reshuffle kabinet mutlak diperlukan agar program kerja pemerintah berjalan sesuai target.
“Kinerja yang lemah dari beberapa menteri akan menghambat realisasi visi Asta Cita Presiden Prabowo. Jika tidak segera dibenahi, maka janji-janji kampanye akan sulit tercapai,” katanya.
KMHDI menilai, langkah perombakan kabinet akan menjadi sinyal positif sekaligus upaya pemulihan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.
Keberanian presiden dalam mengambil tindakan tegas juga akan memperlihatkan konsistensi atas komitmen antikorupsi yang sudah disampaikan di hadapan rakyat.
“Bersih-bersih kabinet adalah langkah mendesak. Presiden tidak boleh ragu. Ini saatnya membuktikan bahwa pemerintahannya berdiri tegak melawan korupsi,” tutup Darmawan.
