
Voxindo.id – Kebakaran kembali terjadi di sumur minyak ilegal dilokasi Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Hindoli di kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan. Peristiwa ini menambah panjang daftar insiden serupa yang kerap terjadi di wilayah tersebut dan menimbulkan kekhawatiran terkait keselamatan masyarakat serta kerusakan lingkungan.
Menanggapi kejadian tersebut, Koordinator Aktivis Sumsel Jakarta, Nopri Agustian, menilai kebakaran sumur minyak ilegal di Muba sudah terlalu sering terjadi dan menunjukkan bahwa praktik pengeboran minyak ilegal masih marak serta belum tertangani secara serius.
Menurut Nopri, pemerintah daerah dan aparat penegak hukum harus mengambil langkah tegas untuk menghentikan aktivitas ilegal tersebut karena selain membahayakan keselamatan warga, juga berpotensi merusak lingkungan dan merugikan negara.
“Peristiwa terbakarnya sumur minyak ilegal di Kecamatan Keluang ini bukan pertama kali terjadi. Kejadian seperti ini sudah terlalu sering dan seharusnya menjadi alarm serius bagi semua pihak untuk segera bertindak tegas,” ujar Nopri dalam keterangannya, Minggu (05/04).
Ia bahkan menyoroti dugaan adanya keterlibatan oknum pejabat dalam maraknya praktik sumur minyak ilegal di Kabupaten Muba. Nopri menduga terdapat peran pihak-pihak tertentu yang membuat aktivitas tersebut terus berlangsung.
“Kami menduga ada keterlibatan Bupati Muba, Toha, dalam maraknya aktivitas sumur minyak ilegal di wilayah tersebut. Karena itu kami meminta Kejaksaan Agung untuk turun tangan dan memeriksa dugaan keterlibatan Bupati Muba dalam bisnis minyak ilegal disana,” tegasnya.
Selain itu, Nopri juga meminta agar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Bupati Muba turut ditelusuri secara mendalam oleh lembaga berwenang.
“Kami juga meminta agar LHKPN Bupati Muba ditelusuri secara serius. Kami menduga nilai harta yang tercantum tidak sebanding dengan potensi keuntungan dari aktivitas sumur minyak ilegal yang marak di wilayah tersebut,” katanya.
Ia menambahkan, penanganan serius dari pemerintah pusat dan aparat penegak hukum sangat diperlukan agar praktik sumur minyak ilegal di Muba tidak terus menimbulkan korban serta kerugian bagi negara.
“Jika tidak ada langkah tegas, kebakaran sumur minyak ilegal akan terus berulang dan masyarakat yang akan menjadi korban,” tutup Nopri. []
