Voxindo.id – Koordinator Aktivis Sumsel Jakarta, Harda Belly, memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap langkah-langkah tegas yang diambil Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Andi Rian Djajadi, dalam memberantas praktik premanisme dan pungutan liar (pungli) di wilayah Sumatera Selatan. Menurut Harda, tindakan Kapolda Sumsel ini menunjukkan komitmen kuat aparat kepolisian dalam menegakkan supremasi hukum dan melindungi masyarakat dari tindak-tindak yang meresahkan.
“Tidak ada ruang bagi premanisme di negara yang berlandaskan hukum, apalagi di Sumatera Selatan yang dikenal sebagai Bumi Sriwijaya. Langkah Kapolda Andi Rian dalam memberantas premanisme patut diapresiasi. Masyarakat butuh kepastian hukum, rasa aman, dan keadilan yang benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu,” ujar Harda Belly dalam keterangannya, Sabtu (18/10/2025).
Harda menilai, kehadiran premanisme dan pungli di tengah masyarakat tidak hanya mengganggu keamanan, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Ia mencontohkan sejumlah sektor vital seperti pertambangan, perkebunan, dan transportasi yang kerap menjadi ladang empuk bagi para pelaku pungli dan preman berseragam.
“Saya minta Polda Sumsel untuk turun langsung dan mengecek ke lokasi-lokasi tambang. Di sana masih banyak praktik premanisme dan pungli, terutama dalam proses penerimaan tenaga kerja atau aktivitas ekonomi di sekitar wilayah tambang. Banyak warga yang ingin mencari nafkah justru dipersulit karena harus menyetor uang ke pihak-pihak tak bertanggung jawab,” tegasnya.
Lebih jauh, Harda juga menyoroti adanya dugaan pungli yang dilakukan oleh oknum berseragam, baik di instansi pemerintah maupun perusahaan. Ia meminta Kapolda untuk tidak ragu menindak siapa pun yang terlibat dalam praktik kotor tersebut.
“Premanisme tidak hanya dilakukan oleh orang di jalan, tapi kadang juga oleh mereka yang memakai seragam. Ini yang lebih berbahaya karena mencoreng nama institusi negara,” ujarnya.
Harda mengingatkan bahwa pungli dalam bentuk apa pun adalah musuh bersama, karena merugikan masyarakat dan menciptakan ketidakadilan sosial. Ia berharap langkah tegas Kapolda Sumsel dapat menjadi momentum untuk melakukan pembersihan total di tubuh birokrasi dan dunia usaha, agar Sumatera Selatan menjadi daerah yang bersih dari praktik premanisme dan pungli.
“Bumi Sriwijaya harus bebas dari pungli dan premanisme. Kita ingin Sumsel menjadi contoh provinsi yang bersih dan aman bagi investasi, usaha, dan masyarakat kecil. Saya yakin Kapolda Sumsel mampu menuntaskan persoalan ini dengan tegas dan terukur,” pungkas Harda Belly.[]
