Voxindo.id — Anggaran rehabilitasi ruang kerja Wakil Wali Kota Palembang, Prima Salam yang mencapai Rp1,7 miliar dalam APBD 2025 menuai sorotan dari kalangan aktivis. Besarnya anggaran tersebut dinilai tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang saat ini masih menghadapi berbagai kesulitan.
Koordinator Aktivis Sumsel Jakarta (ASJ), Nopri Agustian, menilai penggunaan anggaran sebesar itu untuk sekadar rehabilitasi ruang kerja pejabat terkesan berlebihan.
Menurutnya, di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit, pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan penggunaan anggaran untuk program yang berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat.
“Rehab ruang kerja sampai Rp1,7 miliar menurut kami sangat berlebihan, apalagi di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit. Anggaran sebesar itu bahkan bisa digunakan untuk membangun beberapa rumah masyarakat yang sudah tidak layak huni,” ujar Nopri, Selasa (31/03).
Ia juga mempertanyakan urgensi dari rehabilitasi ruang kerja dengan nilai anggaran yang cukup besar tersebut.
“Pertanyaannya, sebenarnya apa yang mereka kerjakan sampai ruang kerja saja harus menelan anggaran miliaran rupiah,” katanya.
Nopri menambahkan bahwa hingga saat ini masyarakat juga belum melihat kinerja yang signifikan dari Prima Salam. Karena itu, menurutnya penggunaan anggaran untuk membuat ruang kerja semakin mewah justru menimbulkan persepsi negatif di tengah publik.
“Wakil wali kota ini juga belum terlihat kerja nyatanya untuk masyarakat, tapi ruang kerjanya justru dibuat terlalu nyaman dengan anggaran miliaran,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah daerah dapat lebih bijak dalam menggunakan APBD, dengan mengutamakan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan fasilitas pejabat. []
