Voxindo.id – Dalam momentum refleksi satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan (HD–CU), Presiden Wilayah Sumatera Selatan BEM PTAI Se-Indonesia, M. Thoriq Hadisalam, menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Dalam wawancara yang dilakukan pada agenda refleksi tersebut, Thoriq menegaskan bahwa satu tahun masa pemerintahan seharusnya telah mampu menunjukkan arah kebijakan yang jelas dan progresif.
“Satu tahun bukanlah waktu yang singkat. Dalam rentang waktu tersebut, publik tentu menantikan langkah konkret yang terukur dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Namun, berdasarkan hasil pengamatan kami, masih terdapat sejumlah aspek yang belum menunjukkan perkembangan signifikan,” ujar Thoriq.
Ia menyoroti persoalan ketenagakerjaan sebagai salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pemerintahan daerah. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan, perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada periode Agustus 2025 hingga November 2025 hanya mengalami perubahan sebesar 0,10%.
“Jika merujuk pada data BPS, perubahan TPT hanya berada di angka 0,10%. Angka ini menunjukkan bahwa belum ada lompatan yang berdampak signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja. Pemerintah perlu lebih serius guna menekan angka pengangguran secara nyata,” tegasnya.
Selain itu, Thoriq juga menyoroti lambatnya realisasi pembangunan jalan khusus angkutan batubara yang selama ini digadang-gadang sebagai solusi permanen atas polemik angkutan batubara di jalan umum.
“Persoalan angkutan batubara yang melintasi jalan umum telah berlangsung bertahun-tahun dan menimbulkan dampak serius, mulai dari kemacetan panjang, kerusakan jalan, meningkatnya risiko kecelakaan, hingga terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat. Komitmen pembangunan jalan khusus seharusnya menjadi solusi konkret, namun hingga satu tahun terakhir realisasinya belum menunjukkan progres yang optimal,” jelasnya.
Menurutnya, masyarakat yang terdampak langsung masih belum merasakan perubahan yang signifikan dari janji pembangunan tersebut.
Lebih lanjut, Thoriq menegaskan bahwa sikap kritis yang disampaikan oleh Preswil Sumsel BEM PTAI Se-Indonesia bukanlah bentuk oposisi politik, melainkan bagian dari tanggung jawab moral mahasiswa sebagai mitra kritis pemerintah.
“Kritik ini bukan bentuk oposisi semata. Ini adalah wujud kepedulian dan tanggung jawab moral kami sebagai mahasiswa. Pemerintah dan mahasiswa harus berjalan dalam semangat kemitraan demi kepentingan rakyat,” ujarnya.
Sebagai penutup, ia menegaskan prinsip keberpihakan terhadap masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.
“Pada prinsipnya, apa pun yang bersumber dari rakyat harus kembali untuk rakyat dan harus dikembalikan kepada rakyat,” pungkas Thoriq.
Preswil Sumatera Selatan BEM PTAI Se-Indonesia berharap evaluasi ini dapat menjadi bahan refleksi bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan guna menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, responsif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
