Voxindo.id — Keputusan Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru yang melarang angkutan batu bara melintasi jalan umum mendapat apresiasi luas dari berbagai elemen masyarakat. Salah satunya datang dari Koordinator Aktivis Sumsel Jakarta (ASJ), Harda Belly, yang menilai kebijakan tersebut sebagai langkah berani dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Menurut Harda Belly, keputusan melarang angkutan batu bara melintas di jalan umum bukanlah perkara mudah bagi seorang kepala daerah. Pasalnya, kebijakan ini berpotensi menimbulkan resistensi dan tekanan baik dari para pengusaha batu bara maupun dari pihak lainnya yang selama ini memanfaatkan fasilitas jalan umum.
“Ini tentu keputusan yang tidak mudah bagi kepala daerah, apalagi harus berhadapan langsung dengan kepentingan pengusaha batu bara. Namun demi kepentingan rakyat banyak, langkah tegas seperti ini memang harus diambil,” ujar Harda, Minggu (22/02).
Ia menegaskan bahwa perjuangan masyarakat Sumatera Selatan untuk menghentikan aktivitas angkutan batu bara di jalan umum telah berlangsung sangat lama. Berbagai keluhan, aksi, dan desakan telah disuarakan masyarakat akibat dampak yang ditimbulkan, mulai dari kemacetan, kerusakan jalan, hingga ancaman keselamatan pengguna jalan.
“Perjuangan rakyat ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Baru pada tahun 2026 ini akhirnya ada kepastian yang benar-benar tegas. Tentu saja prosesnya penuh tekanan dan tantangan,” tambahnya.
Dengan diberlakukannya larangan tersebut, Harda menilai para pengusaha batu bara kini mulai tertib dan menjalankan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan, yakni dengan membangun dan menggunakan jalan hauling khusus untuk aktivitas angkutan batu bara.
“Sekarang pengusaha batu bara mau tidak mau harus patuh, membangun jalan hauling sendiri. Ini justru bagus untuk semua pihak, baik masyarakat, pemerintah, maupun dunia usaha,” jelasnya.
Harda berharap kebijakan tegas yang diambil Gubernur Sumatera Selatan ini dapat menjadi contoh bagi kepala daerah lain di Indonesia, khususnya daerah penghasil sumber daya alam. Menurutnya, keberanian mengambil keputusan yang berpihak pada kepentingan rakyat harus menjadi komitmen utama setiap pemimpin daerah, meski dihadapkan pada tekanan dari kepentingan ekonomi dan pengusaha besar. []
