Voxindo.id — Koordinator Aktivis Sumsel Jakarta, Harda Belly, mengingatkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumatera Selatan agar memperketat pengawasan terhadap maraknya praktik jual beli lapangan kerja di wilayah pertambangan.
Menurut Harda, praktik tersebut sudah menjadi rahasia umum di tengah masyarakat dan menjadi bukti lemahnya pengawasan dari instansi terkait. Kondisi ini, kata dia, sangat menyulitkan masyarakat kecil yang tengah berjuang mencari pekerjaan.
“Jual beli lapangan pekerjaan ini sudah bukan cerita baru. Ini menandakan pengawasan Disnaker sangat lemah. Masyarakat yang benar-benar butuh kerja justru diperas, dipaksa merogoh kocek jutaan hingga puluhan juta rupiah,” ujar Harda dalam keterangannya, Kamis (12/02/2026).
Harda mengungkapkan, praktik tersebut banyak terjadi di kawasan tambang yang seharusnya membuka peluang kerja seluas-luasnya bagi masyarakat lokal. Namun faktanya, akses kerja justru dibatasi oleh oknum-oknum yang memanfaatkan situasi ekonomi warga.
“Bahkan kami mendapat informasi dan contoh kasus di wilayah Muratara, untuk sekadar menjadi sopir angkutan tambang saja, masyarakat harus membayar hingga puluhan juta rupiah. Ini jelas sangat memberatkan dan tidak manusiawi,” tegasnya.
Ia menilai, praktik jual beli lapangan kerja tidak hanya melanggar aturan ketenagakerjaan, tetapi juga mencederai rasa keadilan sosial dan memperparah kemiskinan di daerah.
“Bayangkan, masyarakat sudah susah mencari kerja, malah dipersulit dengan pungutan-pungutan ilegal. Ini membuat rakyat semakin tercekik,” kata Harda.
Untuk itu, Harda mendesak pemerintah daerah dan Disnakertrans Sumsel agar benar-benar hadir di tengah masyarakat, bukan hanya diam dan membiarkan praktik tersebut terus berlangsung.
“Pemerintah harus hadir. Jangan tutup mata. Jangan biarkan rakyat berjuang sendirian menghadapi praktik kotor seperti ini. Kalau dibiarkan, masyarakat yang sudah susah akan semakin susah,” pungkasnya. []
