Voxindo.id — Berdasarkan pemantauan Sistem Informasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Sipongi), angka kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan (Sumsel) sepanjang tahun 2025 tercatat mengalami penurunan. Meski demikian, Balai Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan tetap menetapkan Sumsel sebagai salah satu daerah prioritas nasional dalam penanganan karhutla tahun 2026.
Penetapan tersebut dinilai sebagai langkah antisipatif, mengingat karakter wilayah Sumsel yang memiliki lahan gambut luas dan sejarah panjang kebakaran saat musim kemarau.
Menanggapi hal itu, Koordinator Aktivis Sumsel Jakarta (ASJ), Harda Belly, mengingatkan Pemerintah Provinsi Sumsel agar tidak terlena oleh tren penurunan karhutla tahun lalu. Menurutnya, penurunan angka kebakaran tidak boleh dijadikan alasan untuk melemahkan kewaspadaan.
“Penurunan karhutla di 2025 jangan membuat terlena. Kita sebentar lagi memasuki musim kemarau, dan Sumsel adalah wilayah yang sangat rawan kebakaran. Pemerintah daerah tidak boleh lengah,” tegas Harda Belly, Kamis (05/02/2026).
Ia menekankan, kesiapsiagaan harus dilakukan sejak dini, mulai dari penguatan personel, sarana prasarana, hingga koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, TNI-Polri, dan masyarakat.
“Karhutla bukan hanya soal api, tapi soal kelalaian. Jika pencegahan melemah, maka dampaknya bukan hanya ekologis, tapi juga kesehatan, ekonomi, dan citra daerah,” ujarnya.
Harda juga meminta Pemprov Sumsel menjadikan status prioritas nasional sebagai peringatan serius, bukan sekadar label administratif. Menurutnya, pencegahan jauh lebih penting dibandingkan pemadaman saat kebakaran sudah meluas.
“Jangan menunggu asap kembali menutup langit Sumsel baru bergerak. Pencegahan harus jadi panglima,” pungkasnya. []
