Jakarta, Voxindo.id – Pembina Ikatan Keluarga Mahasiswa Madura (IKMM) Jakarta Mohammad Hafidz Kudsi meminta Kepala Dinsos P3A Kabupaten Sumenep untuk mengevaluasi data penerima manfaat bantuan Program Keluarga Harapan atau PKH di Kabupaten Sumenep.
Hafidz, sapaan akrabnya, mengaku mendapat banyak keluhan dan laporan dari berbagai kalangan masyarakat terkait dugaan adanya penyaluran bantuan PKH yang tidak tepat sasaran.
“Kadinsos P3A harus memberikan atensi dengan turun langsung kepada masyarakat terkait dengan bantuan sosial dari program PKH di Kabupaten Sumenep,” kata Hafidz dalam keterangannya, Minggu (23/11/2025).
“Kami menerima banyak laporan dari masyarakat terkait dugaan tidak tepat sasaran bantuan PKH kepada penerima manfaat di Kabupaten Sumenep. Hal ini bisa menjadi langkah awal Kadinsos P3A untuk mengevaluasi data penerima manfaat tersebut,” lanjutnya.
Ia menjelaskan bahwa ada dugaan intervensi dan nepotisme oleh oknum perangkat desa dalam data masyarakat penerima manfaat bantuan sosial PKH di Kabupaten Sumenep.
“Ada dugaan nepotisme oleh oknum perangkat desa terkait data penerima manfaat bantuan PKH ini. Jadi hanya yang dekat dan ada ikatan kerabat dengan oknum perangkat desa yang banyak mendapat bantuan sosial. Warga yang memenuhi kriteria dan layak mendapat bantuan malah tidak masuk data penerima manfaat,” jelas Hafidz.
“Masyarakat desa tidak paham bagaimana proses pendataan yang sama sekali tidak transparan itu, mereka hanya berharap dan pasrah, kalau tidak dapat maka tidak bisa berbuat apa-apa. Tentu hal ini perlu diperbaiki pendataannya dengan cara Kadinsos P3A turun langsung dan ngecek ke bawah,” tegasnya.
Terakhir, Hafidz meminta Kadis Sosial P3A Kabupaten Sumenep tegas untuk merombak data penerima manfaat bantuan PKH, agar tepat sasaran dan tidak ada keluhan di kalangan masyarakat.
“Kadis Sosial harus tegas, dan rombak semua data penerima manfaat PKH di Kabupaten Sumenep, tanpa intervensi dari siapapun. Bantuan harus tepat sasaran, agar yang sampai kepada masyarakat betul-betul bentuk perhatian negara dan pemerintah kepada warganya,” tandasnya.[]
