Jakarta, Voxindo.id – Koordinator Aktivis Sumsel Jakarta, Nopri Agustian, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun tangan ke Kota Prabumulih. Ia menyoroti adanya dugaan kuat praktik jual beli proyek dengan imbalan fee yang melibatkan sejumlah pejabat teras di daerah tersebut.
Menurut Nopri, masyarakat telah banyak melaporkan indikasi bahwa fee proyek mengalir ke oknum pejabat di lingkungan pemerintahan Kota Prabumulih.
“Banyak laporan dari masyarakat bahwa fee proyek mengalir ke sejumlah pejabat teras di Prabumulih. Ini sangat merusak tata kelola pemerintahan yang bersih,” tegas Nopri di Jakarta, Selasa (16/9/2025).
Ia juga meminta aparat penegak hukum (APH) untuk mengawasi secara ketat penggunaan anggaran daerah Prabumulih. Menurutnya, di tengah situasi efisiensi keuangan negara, jangan sampai anggaran justru disalahgunakan untuk kepentingan kelompok tertentu.
“Kami minta APH benar-benar memelototi anggaran di Prabumulih. Jangan sampai banyak penyalahgunaan anggaran di tengah kondisi efisiensi yang sedang dilakukan pemerintah,” tambah Nopri.
Lebih lanjut, Nopri menekankan bahwa dugaan praktik kotor semacam ini tidak boleh dibiarkan, karena akan merugikan masyarakat luas, terutama dalam pelayanan publik dan pembangunan daerah.
“Jika benar ada praktik jual beli proyek dengan imbalan fee, maka jelas ini bentuk korupsi berjamaah. KPK harus bergerak cepat untuk membongkar dan menindak siapa pun yang terlibat,” tutupnya.
