Jakarta, Voxindo.id – Koordinator Aktivis Sumsel Jakarta, Harda Belly, merasa miris melihat kondisi Sumatera Selatan (Sumsel) yang kaya akan sumber daya alam namun masyarakat di sekitar tambang masih hidup dalam kemiskinan dan jauh dari kesejahteraan. Padahal, kehadiran perusahaan seharusnya mampu menekan angka pengangguran serta meningkatkan taraf hidup warga lokal.
Harda menyoroti kabar adanya praktik jual beli lapangan pekerjaan di sekitar wilayah tambang. Ia mengungkapkan, banyak laporan masyarakat yang masuk kepadanya terkait dugaan oknum kepala desa (kades) maupun humas perusahaan mematok harga bagi pencari kerja di area tambang.
“Beredar kabar kades / humas di sekitar tambang menjual-belikan kesempatan kerja. Bahkan ada dugaan kerja sama dengan oknum perusahaan untuk mencari keuntungan. Praktik seperti ini tidak boleh dibiarkan,” tegas Harda, Sabtu (13/9).
Ia meminta Gubernur, Bupati, Kepolisian, dan Dinas ketenagakerjaan, serta Kejaksaan Tinggi Sumsel membentuk tim khusus untuk melakukan investigasi. “Kalau benar ada transaksi seperti itu, aparat penegak hukum harus segera memprosesnya. Dinas Ketenagakerjaan, kepolisian, dan kejaksaan harus turun tangan,” ujarnya.
Harda juga menilai masih banyaknya pekerja dari luar daerah di perusahaan tambang batu bara menjadi masalah serius. Menurutnya, pemerintah daerah harus melakukan sidak dan memastikan masyarakat lokal mendapat prioritas untuk dapat bekerja di tambang .
“Jangan sampai penduduk asli hanya jadi penonton di tanah kelahirannya sendiri. Kekayaan alam yang dikeruk harus memberikan dampak positif untuk rakyat, bukan sebaliknya,” tambahnya.
Lebih jauh, Harda mengingatkan para pengusaha tambang untuk mengawasi karyawan serta praktik rekrutmen yang berlangsung di lapangan. “Masyarakat butuh kesejahteraan dan keadilan. Jika ada pembiaran, jangan segan-segan cabut izin perusahaan,” tegasnya.
Ia menutup dengan seruan agar pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum mengambil langkah nyata. “Sumsel kaya sumber daya, tapi masih dinikmati segelintir orang. Sudah saatnya pemerintah hadir, membentuk tim investigasi, dan memberi sanksi tegas jika ada perusahaan yang terlibat atau membiarkan praktik praktik jual beli lapangan kerja seperti ini,” pungkas Harda.
