VOXINDO.ID– Koordinator Aktivis Sumsel Jakarta, Harda Belly, melontarkan kritik keras terhadap Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) yang dinilainya lamban dan tidak serius dalam menangani kasus dugaan korupsi penjualan aset Yayasan Batanghari Sembilan yang diduga melibatkan Bupati Muara Enim, Edison.
Menurut Harda, Kejati Sumsel seakan-akan sedang bermain waktu dan memberi perlakuan istimewa terhadap Edison, hanya karena statusnya sebagai kepala daerah aktif. Ia mempertanyakan mengapa proses hukum yang seharusnya tegas dan cepat justru menjadi berlarut-larut tanpa kejelasan.
“Tunggu apa lagi? Bukti awal sudah cukup kuat. Kalau bukan karena Edison seorang bupati, saya yakin proses hukum sudah lama berjalan. Jangan biarkan hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas,” tegas Harda saat dikonfirmasi pada Selasa, (22/7/2025).
Harda menegaskan bahwa publik sudah lama menanti keberanian Kejati Sumsel dalam menuntaskan kasus ini. Jika Kejati terus terkesan menunda dan tidak menetapkan Edison sebagai tersangka, maka bukan hanya hukum yang dipermainkan, tetapi juga kepercayaan masyarakat yang dipertaruhkan.
“Penjualan aset Yayasan Batanghari Sembilan bukan kasus kecil. Ini menyangkut kerugian negara dan hak masyarakat luas. Penanganannya tidak boleh setengah-setengah atau ditunda-tunda demi kepentingan politik atau jabatan,” kata Harda.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa publik kini makin cerdas dan kritis. Kinerja lembaga penegak hukum akan terus diawasi, dan jika Kejati Sumsel tidak segera bersikap tegas, maka mereka harus siap menanggung konsekuensi hilangnya kepercayaan publik.
“Jika Kejati Sumsel tak sanggup bersikap adil, maka lebih baik buka saja ke publik siapa yang melindungi Edison. Jangan jadikan hukum sebagai alat mainan kekuasaan,” tandasnya tajam.
Harda juga memastikan bahwa pihaknya akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas, dan tidak akan berhenti sebelum keadilan benar-benar ditegakkan.
