Voxindo.id – Ketua Umum Garda Aktivis Muda (GAM) Sriwijaya, Harda Belly, menilai maraknya kasus korupsi yang menjerat kepala daerah tidak terlepas dari tingginya biaya politik yang harus dikeluarkan saat proses pemilihan.
Menurut Harda, praktik korupsi yang dilakukan sejumlah kepala daerah berawal dari mahalnya ongkos untuk mendapatkan dukungan politik, mulai dari pembelian kursi partai hingga praktik politik uang yang masih sering terjadi di tengah masyarakat.
“Korupsi kepala daerah terjadi akibat biaya politik yang sangat tinggi. Mulai dari membeli dukungan partai hingga biaya money politics saat pemilihan. Ketika terpilih, tidak sedikit yang akhirnya berupaya mengembalikan modal politik tersebut melalui berbagai cara yang melanggar hukum,” ujar HB, Selasa (09/06/2026).
Ia menegaskan bahwa persoalan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara negara, tetapi juga masyarakat sebagai pemilih. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang menentukan pilihan berdasarkan pemberian uang atau bantuan sesaat tanpa mempertimbangkan rekam jejak dan kapasitas calon pemimpin.
“Justru yang melahirkan para koruptor ini adalah masyarakat yang belum sadar akan bahaya memilih pemimpin hanya karena uang. Selama politik uang masih diterima dan dianggap hal biasa, maka potensi lahirnya pemimpin yang korup akan terus ada,” tegasnya.
Harda menyoroti dalam sepekan terakhir di Sumatera Selatan telah terjadi penindakan terhadap dua kepala daerah terkait dugaan korupsi proyek, yakni Wakil Bupati PALI dan Bupati Muara Enim.
Ia menilai kejadian tersebut harus menjadi pelajaran penting bagi seluruh masyarakat dan elite politik untuk melakukan perbaikan sistem politik daerah. KPK sendiri telah melakukan OTT terhadap Bupati Muara Enim Edison terkait dugaan penerimaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
“Masyarakat harus mulai memilih pemimpin berdasarkan integritas, kemampuan, dan komitmennya membangun daerah, bukan karena amplop atau bantuan sesaat. Jika tidak, maka kasus-kasus korupsi kepala daerah akan terus berulang,” katanya.
Harda juga mengapresiasi langkah aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi dan berharap penegakan hukum dilakukan secara konsisten tanpa pandang bulu.
“Kami mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi. Siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Ini penting untuk memberikan efek jera dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan,” pungkasnya. []
