Voxindo.id – Juru Bicara Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menilai kritik Dino Patti Djalal terkait intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto merupakan bagian dari tradisi demokrasi yang sehat dan perlu dihormati.
Menurut Bahtra, pandangan diplomat senior tersebut merupakan masukan yang baik untuk memperkaya perspektif publik mengenai kebijakan luar negeri Indonesia. Namun, ia menegaskan diplomasi tingkat kepala negara tidak bisa disederhanakan hanya melalui Zoom atau telepon.
“Diplomasi antar kepala negara tidak sama dengan rapat virtual. Banyak keputusan strategis di bidang investasi, perdagangan, pertahanan, energi, dan kerja sama internasional lahir dari komunikasi langsung yang membangun kepercayaan dan komitmen politik antar pemimpin,” ujar Bahtra di Jakarta, Senin (1/6/2026).
Bahtra menjelaskan, kunjungan luar negeri Presiden bukan perjalanan individu seorang kepala negara. Dalam setiap lawatan, Presiden membawa delegasi yang terdiri dari kementerian, lembaga, BUMN strategis, hingga pelaku usaha nasional termasuk Kadin.
Menurutnya, di balik agenda resmi Presiden terdapat berbagai pertemuan bisnis, penjajakan investasi, pembukaan akses pasar, hingga pembahasan kerja sama teknologi dan industri yang dilakukan untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia.
“Presiden membawa misi negara. Ada menteri, pejabat teknis, BUMN, dan dunia usaha yang bergerak bersama membuka peluang investasi, memperluas pasar ekspor, memperkuat hilirisasi industri, serta menciptakan lapangan kerja baru. Karena itu manfaat kunjungan Presiden harus dilihat secara utuh, bukan hanya dari jumlah hari berada di luar negeri,” tegasnya.
Bahtra mencontohkan kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis yang menghasilkan kesepakatan komersial sekitar USD 3,5 miliar atau lebih dari Rp61 triliun di sektor energi, perdagangan, dan pertahanan. Selain itu, terbentuk forum bisnis tingkat tinggi yang mempertemukan pelaku usaha Indonesia dan Prancis guna memperkuat investasi serta kerja sama ekonomi jangka panjang.
“Fakta ini membuktikan bahwa kunjungan Presiden bukan sekadar seremoni atau agenda simbolik. Ada manfaat ekonomi yang nyata, ada peluang investasi yang terbuka, ada kerja sama strategis yang dibangun, dan semuanya berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Bahtra.
Terkait biaya perjalanan luar negeri Presiden, Bahtra menilai publik berhak meminta transparansi dan akuntabilitas. Namun, menurutnya, ukuran yang objektif bukan hanya menghitung biaya yang dikeluarkan negara, melainkan juga manfaat yang diperoleh bangsa.
“Karena itu saya menghormati kritik Pak Dino sebagai bagian dari demokrasi yang sehat. Namun saya tidak sependapat jika diplomasi Presiden direduksi cukup melalui Zoom dan telepon. Yang harus menjadi fokus kita bukan seberapa sering Presiden melakukan kunjungan luar negeri, tetapi seberapa besar manfaat yang berhasil dibawa pulang untuk rakyat Indonesia,”
“Selama kunjungan tersebut menghasilkan investasi, lapangan kerja, kerja sama strategis, dan memperkuat posisi Indonesia di panggung dunia, maka itu adalah investasi negara yang layak dan perlu didukung,” tutup Bahtra. []
