Voxindo.id — Koordinator Aktivis Sumsel Jakarta (ASJ), Toniko Angga, menyoroti sejumlah proyek di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Palembang yang diduga bermasalah. Sorotan tersebut muncul setelah nama CV Terkas Daya Mandiri disebut kembali mendapatkan proyek bernilai fantastis pada tahun anggaran 2025.
Toniko mengatakan, berdasarkan penelusuran di laman LPSE, CV Terkas Daya Mandiri memperoleh proyek di Dinas Kesehatan Kota Palembang berupa bangunan gedung Laboraturium Kesehatan Daerah (Lapkesda) (DAK Fisik 2025) Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Dasar dengan nilai mencapai Rp13 miliar. Menurutnya, nilai proyek tersebut memunculkan pertanyaan publik, terlebih perusahaan itu disebut pernah menjadi sorotan di sejumlah daerah lain.
“Dikutip dari berbagai pemberitaan media online, CV Terkas Daya Mandiri meninggalkan jejak yang tidak baik di beberapa daerah seperti Pagar Alam, Lahat, hingga PALI. Kini publik kembali dikejutkan dengan proyek bernilai fantastis di Kota Palembang tahun anggaran 2025,” ujar Toniko, Senin (18/05).
Ia menilai proyek-proyek di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Palembang perlu diaudit secara menyeluruh guna memastikan tidak ada penyimpangan anggaran maupun praktik mark up dalam proses pengadaan.
Menurut Toniko, hal yang dinilai janggal adalah perusahaan yang disebut memiliki banyak persoalan di sejumlah daerah justru kembali dipercaya mengerjakan proyek dengan pagu anggaran yang sangat besar.
“Anehnya, CV tersebut banyak masalah namun masih digunakan untuk membangun proyek dengan total pagu yang sangat fantastis. Ini menjadi kecurigaan kami dan bukti awal bagi KPK untuk bertindak. Jangan sampai terjadi dugaan cawe-cawe melalui CV tersebut,” tegasnya.
ASJ, lanjut Toniko, dalam waktu dekat akan mendatangi Gedung Merah Putih KPK RI untuk menyampaikan laporan dan aspirasi terkait dugaan tersebut. Pihaknya mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memeriksa Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang serta seluruh pihak yang terlibat dalam proyek tersebut.
“Kami meminta KPK turun tangan memeriksa proyek-proyek di Dinas Kesehatan Kota Palembang. Bahkan kami menduga ada indikasi mark up anggaran yang harus ditelusuri secara serius,” tambahnya.
Toniko juga meminta aparat penegak hukum dan lembaga pengawas lainnya tidak tutup mata terhadap penggunaan anggaran kesehatan yang bersumber dari uang rakyat.
“Anggaran kesehatan seharusnya benar-benar diprioritaskan untuk pelayanan masyarakat, bukan menjadi bancakan oknum tertentu,” tutupnya. []
