Voxindo.id — Warga Desa Banjarsari, Kecamatan Merapi Timur, menggelar rapat besar guna membahas persoalan lahan masyarakat yang hingga saat ini disebut belum dibayarkan oleh PT Bumi Gema Gempita (BBG), grup Bumi Waras milik Widarto.
Dalam rapat tersebut, masyarakat menyampaikan keluhan dan keresahan mereka terkait lahan yang diklaim telah digunakan perusahaan namun belum mendapatkan penyelesaian pembayaran secara tuntas. Warga berharap adanya perhatian serius dari pemerintah pusat agar persoalan tersebut tidak terus berlarut-larut.
Harda Belly (HB) yang turut menyoroti persoalan itu meminta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Presiden Prabowo Subianto untuk mendengar jeritan masyarakat kecil di Merapi Timur.
Menurut HB, masyarakat hanya meminta hak mereka dipenuhi dan tidak ingin tanah yang menjadi sumber kehidupan mereka dikuasai secara sepihak tanpa kejelasan pembayaran.
“Jangan sampai rakyat kecil terus menjadi korban. Tanah masyarakat yang belum dibayarkan harus segera diselesaikan. Kami berharap pemerintah pusat turun tangan,” ujar HB, Sabtu (16/05).
HB juga meminta pemerintah mengevaluasi aktivitas dan perizinan PT BBG. Ia menilai perusahaan telah bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakat apabila benar hak-hak warga belum dipenuhi.
“Kalau memang perusahaan tidak mengedepankan keadilan bagi masyarakat, kami berharap izin PT BBG dicabut. Negara harus hadir membela rakyat kecil,” tegasnya.
“Saya berharap ada solusi konkret atas persoalan lahan tersebut agar tidak memicu konflik berkepanjangan di tengah masyarakat,” tambahnya. []
