Voxindo.id – Aktivis Ogan Ilir Jakarta secara terbuka menilai Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir telah gagal dalam menetapkan skala prioritas pembangunan. Di tengah kondisi jalan rusak parah yang terus memakan korban, pemerintah justru dinilai sibuk mempercantik rumah dinas bupati.
Koordinator Aktivis Ogan Ilir Jakarta, Awaluddin, menyebut kondisi infrastruktur jalan di wilayah seperti Serijabo, Pemulutan, hingga akses penghubung antar kecamatan lainnya sudah masuk kategori darurat dan mengancam keselamatan masyarakat setiap hari.
“Ini bukan lagi kelalaian biasa, ini pembiaran yang sistematis. Jalan rusak di mana-mana, lubang dalam seperti jebakan, jembatan rusak tanpa pembatas, penerangan nihil. Tapi yang diprioritaskan justru rumah dinas. Ini logika pembangunan yang terbalik,” tegas Awaluddin.
Ia menilai, situasi ini mencerminkan rendahnya kepekaan pemerintah terhadap penderitaan masyarakat. Pengendara dipaksa mempertaruhkan keselamatan setiap hari, sementara solusi konkret tak kunjung terlihat.
“Setiap hari masyarakat berjibaku dengan maut di jalan. Pertanyaannya, pemerintah ini bekerja untuk siapa? Jangan sampai rakyat terus jadi korban dari kebijakan yang tidak berpihak,” lanjutnya.
Aktivis Ogan Ilir Jakarta juga menegaskan bahwa alasan klasik seperti keterbatasan anggaran tidak lagi relevan, ketika fakta di lapangan menunjukkan adanya pengalokasian dana untuk proyek yang tidak menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Jangan bicara keterbatasan anggaran kalau kenyataannya anggaran ada, tapi salah prioritas. Ini soal keberpihakan, bukan sekadar kemampuan,” ujarnya dengan nada tegas.
Pihaknya mendesak Bupati Ogan Ilir dan seluruh dinas terkait untuk segera turun langsung ke lapangan, melakukan perbaikan total terhadap jalan rusak, serta melengkapi fasilitas keselamatan seperti marka jalan, lampu penerangan, dan pembatas jembatan.
“Kalau dalam waktu dekat tidak ada langkah nyata, kami pastikan persoalan ini tidak akan berhenti di sini. Kami akan bawa isu ini ke ruang publik yang lebih luas sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan,” tutup Awaluddin. []
