Voxindo.id – Maraknya laporan terkait dugaan perusahaan tambang di Sumatera Selatan yang tidak taat membayar pajak mendapat sorotan dari Koordinator Aktivis Sumsel Jakarta (ASJ), Harda Belly. Ia mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera melakukan audit dan pemeriksaan menyeluruh terhadap perusahaan-perusahaan tambang yang diduga melakukan pengemplangan pajak.
Harda Belly menilai, sektor pertambangan merupakan salah satu penyumbang pendapatan daerah yang cukup besar. Namun jika terdapat perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban pajaknya, maka hal tersebut jelas merugikan negara maupun daerah.
“Banyak laporan yang kami terima terkait dugaan perusahaan tambang di Sumatera Selatan yang tidak taat pajak. Jika benar adanya, ini tentu sangat merugikan negara dan masyarakat,” ujar Harda Belly dalam keterangannya, Minggu (22/3/2026).
Ia menambahkan, dugaan ketidakpatuhan pajak tersebut tidak hanya terjadi pada aktivitas pertambangan semata, tetapi juga mulai dari sektor pendukung seperti angkutan tambang yang diduga banyak tidak membayar kewajiban pajaknya.
“Mulai dari angkutan tambang yang beroperasi namun diduga tidak membayar pajak dengan baik hingga aktivitas perusahaan tambang itu sendiri perlu diaudit secara menyeluruh. Jangan sampai ada kebocoran penerimaan daerah dari sektor ini,” tegasnya.
Menurut Harda, pemerintah dan aparat penegak hukum harus bersikap tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang mencoba menghindari kewajiban pajak. Ia meminta agar dilakukan audit secara transparan terhadap seluruh perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Sumsel.
“Kami mendesak APH, baik Kejaksaan, Kepolisian maupun instansi terkait untuk segera melakukan audit dan investigasi terhadap perusahaan tambang yang diduga melakukan pengemplangan pajak,” ujarnya.
Harda juga menegaskan bahwa praktik penghindaran pajak tidak boleh dibiarkan karena dapat berdampak pada pembangunan daerah. Pendapatan dari sektor pajak, kata dia, seharusnya bisa dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Selatan.
“Jangan sampai kekayaan alam Sumsel terus dikeruk, tetapi kontribusinya terhadap daerah justru tidak maksimal karena adanya perusahaan yang tidak patuh terhadap kewajiban pajak,” pungkasnya.
HB berharap pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti laporan-laporan yang ada agar pengelolaan sumber daya alam di Sumatera Selatan berjalan secara transparan, adil, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. []
