Jakarta, Voxindo.id – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian. Eks Ketua MK Jimly Asshiddiqie ditunjuk menjadi ketua.
Pelantikan digelar di Istana Merdeka, Jakarta. Prabowo didampingi Menko Polkam Djamari Chaniago, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo.
Menanggapi pelantikan tersebut, Aktivis sekaligus Ketua Perkumpulan Pemuda Keadilan, Dendi Budiman menilai lembaga baru yang dibentuk tersebut tidak begitu efektif untuk melakukan agenda reformasi lembaga kepolisian.
“Sejak lama kita mendesak agenda reformasi lembaga kepolisian yang kita cintai ini. Tapi hadirnya Komisi Reformasi Polri ini, saya kira kurang begitu efektif untuk melakukan agenda reformasi apalagi ditengah agenda efisiensi anggaran,” ungkap Dendi usai konfrensi pers, Jum’at (07/11/25).
Dendi menyebut Polri dibawah kepemimpinan Listyo Sigit Prabowo berasa di ujung jurang antara fakta dan cita-cita Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.
“Jika kita runut ada berapa kasus dan peristiwa besar yang melibatkan Polri sejak Listyo jadi Kapolri. Sebut saja kasus Sambo, Teddy Minahasa, Kanjuruhan, dugaan membekingi tambang ilegal, netralitas aparat pada Pemilu ke pemilu hingga yang paling anyar represifitas aparat terhadap aktivis,” ungkap Dendi.
Dendi mengatakan bahwa reformasi Polri harus dimulai dari pencopotan atau pergantian Kapolri.
“Seperti apa yang sering disampaikan Listyo Sigit Prabowo, bahwa Ikan busuk dimulai dari kepalanya. Saya kira itupun berlaku pada Polri. Jika ingin mereformasi Polri maka yang harus dilakukan adalah mengganti Kapolri,” tegasnya.[]
