Banyuasin, Voxindo.id – Koordinator Aktivis Sumsel Jakarta, Nopri Agustian, mendorong Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuasin untuk tidak hanya fokus pada kasus dugaan korupsi di Dinas Kesehatan, tetapi juga memperluas pengawasan dan audit ke seluruh dinas di Kabupaten Banyuasin.
Menurut Nopri, praktik korupsi di Banyuasin bukan hal baru dan sudah menjadi perhatian publik. Oleh karena itu, aparat penegak hukum (APH) diminta tegas dan tidak setengah hati dalam memberantasnya.
“Periksa semua dinas di Banyuasin. Jangan hanya Dinas Kesehatan saja, karena praktek-praktek korupsi di Banyuasin harus menjadi perhatian serius APH. Masyarakat sudah lama resah dengan dugaan penyalahgunaan anggaran,” tegas Nopri, Kamis (25/9/2025).
Diketahui, Tim Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Banyuasin pada hari yang sama melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin. Penggeledahan yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB tersebut dipimpin langsung oleh Kasi Pidsus Kejari Banyuasin, H. Giovani SH MH, bersama Kasi Intel, Jefri Saragih SH MH.
Sejumlah ruangan yang menjadi sasaran penggeledahan antara lain Ruang Sekretaris Dinas serta Ruang Bidang Kesehatan Masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk mencari barang bukti terkait penanganan kasus PMI Banyuasin yang tengah diusut pihak kejaksaan.
Nopri menilai langkah ini merupakan awal yang baik, namun ia menekankan agar Kejari Banyuasin jangan berhenti sampai di satu dinas saja. “Kami dorong Kejari untuk menyelidiki secara menyeluruh. Banyuasin tidak akan bersih dari korupsi jika hanya sebagian kecil yang disentuh,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa keberanian APH dalam mengusut kasus ini akan menjadi indikator keseriusan penegakan hukum di daerah. “Jangan ada tebang pilih, semua harus transparan. Hanya dengan cara itu kepercayaan publik terhadap institusi hukum bisa kembali pulih,” Tutupnya
