
Voxindo.id – Koordinator Aktivis Sumsel Jakarta, Harda Belly, mendesak Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Provinsi Sumatera Selatan segera membentuk posko pengaduan masyarakat untuk memberantas praktik jual beli kerjaan, terutama di wilayah-wilayah pertambangan.
Harda mengungkapkan, dirinya banyak menerima laporan dari masyarakat terkait praktik jual beli kerjaan yang nilainya mencapai puluhan juta rupiah. Ia menilai, kondisi ini sangat merugikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan pekerjaan.
“Bukan rahasia lagi, praktik jual beli kerjaan ini marak terjadi hingga puluhan juta. Saya banyak mendapatkan laporan dari masyarakat. Kasihan masyarakat yang benar-benar butuh pekerjaan, tapi justru dipersulit dengan praktik culas seperti ini,” tegas Harda, Selasa (16/9/2025).
Menurutnya, kehadiran perusahaan yang seharusnya membantu menekan angka pengangguran dan kemiskinan malah dijadikan ajang mencari keuntungan pribadi oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Negara harus hadir membela masyarakat, agar mereka benar-benar merasa aman.
“Kehadiran perusahaan tadinya diharapkan untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan, tapi malah dijadikan praktik culas. Ini jelas zhalim dan negara harus hadir untuk rakyat,” ujarnya.
Untuk itu, Harda meminta Disnaker Sumsel untuk segera menghadirkan posko pengaduan sebagai sarana masyarakat melaporkan kasus jual beli kerjaan.
“Selama ini masyarakat bingung mau mengadu ke mana terkait praktik-praktik kotor ini. Karena itu, saya minta Disnaker Sumsel segera bikin posko aduan masyarakat. Ini penting sebagai langkah konkret,” tambahnya.
Tak hanya itu, Harda juga mendorong aparat penegak hukum (APH) kepolisian dan kejaksaan agar turut membantu mengusut tuntas praktik ilegal tersebut. Ia menekankan, pemberantasan jual beli kerjaan merupakan bagian dari upaya membantu pemerintah pusat dalam mengatasi kemiskinan.
“APH harus serius memberantas ini. Ayo kita bantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, jangan biarkan masyarakat kecil terus jadi korban,” tutup Harda.
Harda merasa sangat geram dengan praktik seperti ini, bahkan menurutnya ini bukan lagi oknum tapi ini sindikat mafia di dunia pekerjaan. Sebab, praktik ini terbilang rapih, sistematis dan masif, melibatkan kepala desa setempat dan orang dalam perusahaan.
“Ini kasus serius, ini bukan permainan oknum saja tapi sudah menjadi sindikat karena tersusun dan sistematis dengan melibatkan kepala desa dan orang penting di perusahaan”[]