Jakarta, Voxindo.id- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengkritisi pengelolaan dana transfer ke daerah yang kerap dijadikan bancakan untuk kepentingan tidak perlu hingga rawan dikorupsi. Ia menegaskan, langkah efisiensi dari pemerintah pusat penting dilakukan untuk menekan praktik penyalahgunaan anggaran tersebut.
Tito mengungkapkan, dalam proses penyusunan APBD sering kali terjadi tarik-menarik kepentingan antara kepala daerah dan DPRD. Checks and balances memang dibutuhkan, tetapi di banyak kasus justru berkembang menjadi praktik kolusi dan politik transaksional.
“Kalau sudah mau masuk APBD dibahas dengan DPRD, ada kemudian pokir-pokir (pokok pikiran), ada tarik-menarik antara kepala daerah dengan DPRD, untuk checks and balances oke, tapi kemudian kadang-kadang terjadi juga praktik-praktik yang maaf dalam tenaga politik, kolusi,” kata Tito mengutip dari detiknews,Jakarta, Senin (15/9/2025).
Menurutnya, fenomena itu bukan hal baru dan mudah ditemukan di berbagai daerah. Ia mencontohkan sejumlah kasus dugaan korupsi yang melibatkan DPRD di Sumatera Utara, Jambi, Papua Barat, hingga Jawa Timur. Kondisi tersebut, lanjutnya, memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Tito menyebut praktik itu saat ini mudah ditemukan di banyak daerah. Bukan hanya transfer ke daerah, Tito menyebut, praktik bahan bancakan itu kerap dilakukan terhadap dana alokasi khusus.
“Contohnya banyak sekali kasus saya kira, beberapa daerah yang DPRD-nya bedol desa, seperti di Sumatera Utara beberapa hari lalu, Jambi, kemudian di Papua Barat, di Jawa Timur masih berlangsung, dan beberapa lagi daerah lain,” kata Tito.
“Nah ini membuat, ada, mohon maaf dengan segala hormat, ada ketidakpercayaan penuh kepada daerah,” tambahnya.
Untuk itu, Tito menyebut efisiensi yang dilakukan pemerintah sebetulnya untuk meminimalisir kondisi tersebut. Pihaknya juga memberi masukan ke Kemenkeu bahwa transfer ke daerah jangan dipukul rata karena PAD tiap daerah berbeda.
“Nah itu yang kita berikan masukan kepada Kementerian Keuangan, jangan pukul rata, tapi yang daerahnya yang memang lemah dan perlu dibantu oleh pusat, kurangi sedikit, yang kira-kira sedang, karena PAD-nya cukup besar, boleh kurangin signifikan,” ucapnya.
